Infografis
Di tengah pro dan kontra, usulan kenaikan tunjangan anggota DPRD Jakarta sudah masuk ke dalam Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Jakarta yang telah diserahkan ke eksekutif.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwisaksana berharap kinerja wakil rakyat meningkat setelah tunjangan mereka disetujui naik.
"Ya kita harap begitu. Dari sisi pimpinan itu target membahas raperda sesuai dengan yang di prolegda (program legislasi daerah) dan juga kehadiran di rapat paripurna minimal kuorum. Kita mendorong supaya itu dapat dimaksimalkan," ujar Sani di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).
Triwisaksana mengatakan akan mengusulkan dilakukan evaluasi kehadiran wakil rakyat. Evaluasi bukan berdasarkan absensi harian, melainkan rekapitulasi secara menyeluruh.
"Tinggal itu ditingkatkan saja, evaluasi. Khususnya untuk kegiatan yang pokoklah, contohnya rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. Kita usul ada evaluasi kehadiran harus di atas kuorum yang ditetapkan, misalkan itu," kata dia.
"Melihatnya berdasarkan absensi di rapat baik di rapat komisi, badan, maupun paripurna. Mesti direkap dulu," Sani menambahkan.
Sani belum tahu secara pasti besaran kenaikan tunjangan dewan yang akan diterima. Nanti akan ada pembahasan khusus dalam rapat badan anggaran antara dewan dan tim anggaran pemerintah daerah.
"Kita belum tahu persis ya, ini kan pembahasannya di APBD-P 2017. DKI itu masuk di tingkat apa. Tetapi semuanya tergantung persetujuan Mendagri. Kalau Mendagri setuju ya bisa, kalau nggak ya dikurangi," kata dia.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwisaksana berharap kinerja wakil rakyat meningkat setelah tunjangan mereka disetujui naik.
"Ya kita harap begitu. Dari sisi pimpinan itu target membahas raperda sesuai dengan yang di prolegda (program legislasi daerah) dan juga kehadiran di rapat paripurna minimal kuorum. Kita mendorong supaya itu dapat dimaksimalkan," ujar Sani di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).
Triwisaksana mengatakan akan mengusulkan dilakukan evaluasi kehadiran wakil rakyat. Evaluasi bukan berdasarkan absensi harian, melainkan rekapitulasi secara menyeluruh.
"Tinggal itu ditingkatkan saja, evaluasi. Khususnya untuk kegiatan yang pokoklah, contohnya rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. Kita usul ada evaluasi kehadiran harus di atas kuorum yang ditetapkan, misalkan itu," kata dia.
"Melihatnya berdasarkan absensi di rapat baik di rapat komisi, badan, maupun paripurna. Mesti direkap dulu," Sani menambahkan.
Sani belum tahu secara pasti besaran kenaikan tunjangan dewan yang akan diterima. Nanti akan ada pembahasan khusus dalam rapat badan anggaran antara dewan dan tim anggaran pemerintah daerah.
"Kita belum tahu persis ya, ini kan pembahasannya di APBD-P 2017. DKI itu masuk di tingkat apa. Tetapi semuanya tergantung persetujuan Mendagri. Kalau Mendagri setuju ya bisa, kalau nggak ya dikurangi," kata dia.
