Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo membantah klaim Partai Amanat Nasional (PAN), bahwa mereka tidak diundang sang presiden dalam pertemuan partai-partai politik pendukung pemerintah di Istana Negara, pada Senin (25/7/2017) awal pekan ini.
"Saya tahunya seluruh partai pendukung itu diundang,” tutur Jokowi seusai pelantikan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Namun, kata Jokowi, bisa saja ada undangan untuk partai tertentu yang tidak sampai. “Ada juga yang (undangannya) sampai tapi tidak hadir. Jadi macam-macam, tapi nggak ngerti, itu kan teknis. Mungkin di mensesneg atau di ketua kelasnya," tuturnya lagi.
Baca Juga: Kisah Djarot Jadi Wakil dan Gubernur DKI Tanpa Perlu Ikut Pilkada
Meski begitu, Jokowi mengklaim hubungannya dengan PAN tidak retak. "Kami baik-baik saja," tukasnya.
Jokowi menuturkan, pertemuannya dengan partai pendukung pemerintah beberapa waktu lalu merupakan agenda biasa.
"Pertemuan koalisi itu biasa kok, hanya ada yang diliput dan tidak diliput," jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membantah pertemuannya itu membahas rencana perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Kerja jilid III.
"Itu tidak ada urusannya," tandasnya.
Baca Juga: Jawa Timur akan Keluarkan Peraturan Bubarkan Ormas
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto menyatakan tidak tersinggung dengan pertemuan tersebut yang diklaim tidak melibatkan PAN.
"Ngapain tersinggung. Biasa saja," kata Yandri, Selasa (25/7/2017).
PAN, kata Yandri, tidak terpengaruh dengan berbagai isu yang muncul setelah pertemuan, di antaranya soal perombakan kabinet.
Yandri menekankan perombakan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi dan PAN menghargai apapun keputusan.
PAN memiliki satu kader yang menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.
"Itu hak prerogatif dia. Hak tunggal dia. Urusan menteri urusan presiden," tuturnya.
