Infografis
Suara.com - Keberadaan warga sipil yang selama ini mengatur arus lalu lintas di putaran-putaran jalan atau dikenal dengan nama Pak Ogah rencananya bakal diberdayakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
"Mungkin dirlantas melihat bahwa di Jakarta ini banyak sekali masyarakat yang membantu untuk mengatur lalu lintas. Baik itu mau memutar mau pun mau menyeberang ya," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Selasa (25/7/2017).
Pemberdayaan warga sipil didasari pada situasi dan kondisi lalu lintas seiring dengan pertumbuhan kendaraan.
"Karena pertumbuhan mobil, kendaraan roda empat. Kemudian panjang jalan, lebar jalan di Jakarta ini, tentunya menjadi bagian kajian semua ini," kata Argo.
Argo mengatakan keberadaan Pak Ogah dapat membantu polisi mengurai kemacetan di titik-titik tertentu.
Argo belum bisa merinci teknis pelaksanaan program tersebut. Pasalnya, rencana tersebut masih dikaji.
"Belum ya. Kami masih mendata dulu berapa jumlah yang diperlukan. Kemudian, kita juga pasti berkoordinasi dengan pihak terkait. Tidak sendiri," kata dia.
Polisi, kata Argo, juga tengah mendata titik-titik rawan kemacetan di seluruh Jakarta.
"Artinya mengkaji, kami mendata dulu, kemudian tempat-tempat di mana lokasinya. Di Jakarta ini, yang terbanyak di mana. Semuanya pasti perlu. Perlu kami data dulu, perlu kita cek jalan-jalan di mana. Itu perlu kajian," katanya.
Pada saat bersamaan, polisi melakukan komunikasi kepada Pemerintah Provinsi Jakarta menyangkut rencana pemberian honor buat Pak Ogah. Muncul ide, nanti dana berasal dari corporate social responsibility perusahaan swasta.
"Misalnya nanti apakah kami bisa menggandeng CSR, digunakan untuk memberikan honor dan sebagainya. Ini perlu kajian semua. Ini masih dalam kajian. Dan ini belum juga secepat ini kami laksanakan," katanya.
Dikhawatirkan sewenang-wenang
Muncul kekhawatiran dari Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Andri Yansyah jika Pak Ogah resmi direkrut polisi menjadi petugas.
"Ini soal masalah mental, pendidikan, dia merasa dirinya diizinkan. Jadi apa nantinya? Penguasa dong," ujar Andri di gedung DPRD Jakarta.
Andri khawatir nanti mereka membuat peraturan sendiri dengan mewajibkan setiap pengendara memberikan uang.
