Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan, fraksi partainya di DPR RI tengah mengkaji kemungkinan untuk keluar dari Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK).
Zulkifli mengatakan, PAN akan melihat kinerja pansus selama satu bulan ke depan, sebelum memutuskan angkat kaki atau tidak dari tim ad hoc tersebut.
"Saya dukung penuh KPK. Ingat! Dulu kan saya ikut, saya ikut mengawal, termasuk saat ada wacana mau memboikot anggaran (KPK) kami menentang. Tidak setuju. Nanti dilihat, kalau memang di luar (pansus) lebih bagus, ya kami di luar,"kata Zulkifli di DPR, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Zulkifli mengatakan, banyak warga yang menilai pansus itu adalah sikap perlawanan DPR terhadap KPK yang mengusus kasus korupsi dana pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Kasus itu sendiri diduga banyak melibatkan anggota DPR.
Baca Juga: 'Pak Ogah' Akan Direkrut Polda Metro Jaya, Warganet Meradang
Nah, kata Zulkifli, PAN ikut dalam pansus itu sebenarnya untuk memastikan benar atau tidaknya persepsi publik tersebut.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra menarik diri dari pansus tersebut. Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Gerindra Desmon J Mahesa menjelaskan, penarikan diri ini setelah berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Alasan Gerindra keluar adalah, terkait syarat pembentukan pansus dan jadwal rapat yang selalu terkesan dadakan.
Selain itu, Desmon menambahkan, Fraksi Gerindra melihat ada upaya melemahkan KPK lewat Pansus ini. Karenanya, Fraksi Gerindra memilih keluar dari Pansus tersebut.
"Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK. Kalau ini yang ada maka kami harus keluar," kata dia.
Baca Juga: Pangeran William Akhirnya Publikasikan Foto Langka Putri Diana
Setelah Gerindra menyatakan mundur dari Pansus Angket, maka yang aktif dalam pansus tersebut adalah koalisi pendukung pemerintah yaitu, PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem, PPP, dan PAN.
