Infografis
Suara.com - Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto menyatakan tidak tersinggung dengan pertemuan elit politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Kepresidenan, kemarin, yang tidak melibatkan PAN, padahal juga menjadi anggota koalisi.
"Ngapain tersinggung. Biasa saja," kata Yandri, Selasa (25/7/2017).
PAN, kata Yandri, tidak terpengaruh dengan berbagai isu yang muncul setelah pertemuan, di antaranya pertemuan tersebut merupakan isyarat dari Jokowi tentang posisi partai pendukung pemerintah di Kabinet Kerja.
"Kita mah santai saja biasa saja kita nikmati saja kan," tuturnya.
Yandri menekankan perombakan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi dan PAN menghargai apapun keputusan. Saat ini, PAN memiliki satu kader yang menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.
"Itu hak prerogatif dia. Hak tunggal dia. Urusan menteri urusan presiden," tuturnya.
Sejumlah petinggi partai pendukung pemerintahan yang diundang Presiden Joko Widodo, kemarin, di antaranya , Sekretaris Fraksi Golkar Idrus Marham, Agus Gumilang, Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G. Plate, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Bendahara Fraksi Golkar Robert J. Kardinal, anggota DPR Fraksi PPP Amir Uskara, Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon, Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah, dan Sekretaris Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal.
Mereka diundang secara khusus oleh Presiden Jokowi. Tak seperti tamu pada umumnya yang datang lewat pintu utama Istana Negara, mereka masuk lewat gerbang Wisma Negara.
Agenda pertemuan dengan pimpinan partai sore ini tidak masuk dalam agenda resmi Kepresidenan.
Apa yang dibicarakan di Istana?
Pertemuan yang berlangsung secara tertutup, kemarin petang, intinya untuk konsolidasi kekuatan politik di Parlemen guna mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.
"Tadi sifatnya silaturahmi saja, dan yang tercermin dalam silaturahmi itu adalah adanya semangat dan militansi yang kuat secara solid untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK, termasuk seluruh program-program serta kebijakan yang diambil," kata Idrus Marham usai pertemuan.
Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas dukungan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yakni Pertukaran Informasi Otomatis untuk Perpajakan dan Perppu Ormas, Idrus tak menampik.
"Semua kebijakan, nanti akan dibahas satu persatu," ujar dia.
Idrus tidak tahu alasan Presiden tidak mengundang perwakilan PAN dalam pertemuan.
"Ya memang faktanya tidak ada (perwakilan PAN)," tutur dia.
Amien minta kader PAN mundur dari kabinet
Belum lama ini, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais meminta Asman Abnur mundur dari Kabinet Kerja. Jika tidak mau mundur, Amien Rais minta agar Asman Abnur keluar dari PAN.
Tapi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan urusan mengganti menteri merupakan kewenangan penuh Presiden.
"Pokoknya reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Itu hak prerogatif Presiden, itu haknya Presiden," tuturnya.
Zulkifli tidak berbicara lebih jauh mengenai keinginan Amien Rais tersebut, terutama mengenai apakah sudah ada permohonan resmi ke DPP untuk mengganti menteri dari PAN.
Keinginan Amien Rais tersebut muncul bersamaan dengan isu reshuffle kabinet.
Isu reshuffle ini menguat setelah DPR melakukan rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu beberapa waktu yang lalu. Saat itu, seluruh partai pendukung pemerintah satu suara mendukung presidential threshold 20 persen. Hanya PAN yang memiliki pandangan berbeda dari partai pendukung pemerintah lainnya.
