Infografis
Tak hanya itu, kata dia, warga Ahmadiyah secara umum juga masih menjadi sasaran aksi intoleran semisal perusakan masjid dan teror terhadap pengurus.
"Meskipun penentangan terjadi di mana-mana, tetap kami tak melawan atau balas menghujat pemerintah. Kami tetap taat kepada pemerintah, walau kami dizalimi,” jelasnya.
Nurdin tak habis pikir, apakah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak tahu ada warganya yang mengalami diskriminasi.
"Saya tidak tahu ya ini langkah pemerintah seperti apa. Pakai cara yang halus (mengusir Ahmadiyah) atau apa. Apalagi Jokowi manuvernya sulit ditebak," katanya.
Meski begitu, dia berpikir positif. Nurdin meyakini pemerintah suatu saat akan menyelesaikan kasus perbedaan keyakinan ini secara baik.
Nurdin memastikan pengikut Ahmadiyah akan terus bersabar menghadapi beragam intimidasi serta diskriminasi.
“Karena dalam keyakinan kami, semua ini bagian ujian yang menguatkan anggota Ahmadiyah. Jadi, jalani saja ya, bersabar saja sampai pertolongan Allah datang," kata dia.
Ada kabar baik
Setelah mendatangi Ombudsman RI, belasan perwakilan warga Ahmadiyah mendatangi Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jalan Raya Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan, untuk menagih janji penerbitan e-KTP.
Di Kemendagri, mereka diterima oleh Direktur Pendaftaran Kependudukan Drajat Wisnu Setiawan di dalam masjid yang masih berada di area kementerian. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit dan berjalan lancar.
