Infografis
Suara.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte bersumpah akan mengobarkan perang terhadap Partai Komunis Filipina beserta sayap militernya, Tentara Rakyat Baru (New People’s Army; NPA), setelah “membereskan” gerombolan teroris Maute di Kota Marawi.
Duterte, seperti dilansir Channel News Asia, Jumat (20/7/2017), telah rapat-rapat menutup pintu perundingan damai dengan PKF/NPA yang sudah berlangsung dalam sejumlah ronde selama ini.
Keputusan Duterte itu berkaitan dengan penyergapan NPA terhadap konvoi pengawalnya di Kota Marawi, untuk memprotes kebijakan darurat militer. Dalam penyergapan itu, empat pengawal Duterte tertembak.
"Saya tidak lagi ingin berbicara mengenai perdamaian. Setelah selesai di sini (Marawi), kami akan kembali mengejar kaum komunis,” tegas Duterte.
Baca Juga: 'Walk Out' saat Paripurna, PAN: Kami Tidak Membangkang!
Jesus Dureza, penasihat dan juru runding Dutere dengan pihak komunis, telah membatalkan pertemuan resmi dengan Front Demokrasi Nasional Filipina (NDFP) yang seharusnya digelar pekan ini.
NDFP adalah aliansi politik PKF dengan beragam organisasi massa, individu, maupun kelompok-kelompok nasionalis, agama. NDFP merupakan “pemerintah bayangan” di negeri tersebut. Selain itu, NDFP juga mewakili PKF untuk perundingan damai dengan pemerintah.
Sejak kali pertama diterapkan, kebijakan darurat militer terus mendapat perlawanan dari beragam organisasi rakyat.
Termutakhir, PKF melalui sayap militernya, NPA, menyergap iring-iringan pengawal Presiden Duterte di Pulau Mindanao, sebagai bentuk perlawanan.
Penyergapaan NPA tersebut, seperti dilansir Agence France-Presse, Rabu (19/7/2017), berhasil menembak dan mengakibatkan empat pengawal Duterte terluka.
Baca Juga: Apa yang Unik pada Baliho di Kantor DPP Partai Golkar Ini?
"Penyerangan ini adalah bagian kampanye PKF/NPF untuk menyerukan rakyat Filipina serta kelompok bersenjata lain untuk menentang kebijakan darurat militer," kata perwira senior militer Filipina di Mindanao, Brigadir Jenderal Gilberto Gapay.
Serangan NPA tersebut dilakukan karena Duterte hendak memperluas pemberlakukan darurat militer. Tadinya, darurat militer hanya diterapkan di Kota Marawi, Mindanao, yang dikuasai gerombolan teroris Maute.
Namun, setelah gerombolan teroris yang berafiliasi dengan ISIS itu sudah kehilangan kontrol atas Marawi, Duterte justru tidak mau mencabut kebijakan darurat militer.
Sebaliknya, Duterte menginginkan seluruh wilayah di selatan Filipina diterapkan darurat militer. Padahal, di daerah tersebut terdapat basis perlawanan non-ISIS, semisal PKF/NPA, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), maupun Front Pembebasan Islam Moro (MILF).
PKF dalam pernyataan resminya menilai darurat militer menjadi pintu masuk bagi Duterte untuk memperkuat barisan militer guna menekan perlawanan rakyat.
"Dengan darurat militer, Duterte telah semakin berani mengintensifkan kampanye pembunuhan, penculikan, penyiksaan, penembakan tanpa pandang bulu, pendudukan militer, evakuasi paksa, pemboman udara, dan berbagai pelanggaran militer," demikian pernyataan resmi PKF.
Pendiri PKF Jose Maria Sison yang diasingkan di Belanda, bahkan memperingatkan Duterte untuk tidak meneruskan kebijakan darurat militer.
”Jika Duterte meyakini darurat militer adalah solusi untuk semua persoalan rakyat Filipina, maka dia tengah bermain dengan api,” tegas Sison seperti dilansir TelesurTV.net.
PKF sejak era tahun 60-an menjadi kekuatan oposan terbesar dan terkuat bagi rezim-rezim totaliter Filipina.
Sedangkan Gerilyawan NPA di desa-desa pelosok menjadi sosok pelindung para petani yang kerap mendapat intimidasi serta kekerasan pihak militer Filipina maupun tuan tanah.
