Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat Taufiqulhadi meminta Partai Amanat Nasional keluar dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebab, sikap partai yang dipimpin Zulkifli Hasan sering tidak kompak dengan arah koalisi, yang terakhir dalam rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.
"Kami mendorong pengambilan sikap yang tegas terhadap PAN. Kami meminta PAN keluar atau dikeluarkan dalam koalisi," ujar Taufiqulhadi, Jumat (21/7/2017).
Desakan agar PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintah sudah terdengar sejak lama. Sikap PAN yang dinilai berseberangan dengan pemerintahan yang paling menonjol yaitu ketika menolak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pilkada Jakarta. Setelah itu, PAN juga tidak mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
PAN mendapatkan jatah kursi Menteri PAN-RB dan diduduki oleh Asman Abnur.
"Dengan demikian sekaligus menurut saya tidak perlu di dalam koalisi tersebut. Dengan demikian tidak ada lagi dalam kabinet," ujar Taufiqulhadi.
Dalam rapat paripurna untuk menentukan RUU Pemilu, Fraksi PAN memilih menolak keputusan diambil melalui voting, bersama Fraksi Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera.
"Pada hari ini kami telah melihat sebuah fakta politis bahwa PAN tidak sejalan dengan koalisi. Karena itulah kami meminta agar ada sikap yang tegas terhadap sikap PAN," ujar Taufiqulhadi.
"Tidak lagi mencerminkan sikap kebersamaan dalam koalisi. Lebih baik mundur dari koalisi dan dari kabinet," kata anggota Komisi III DPR menambahkan.
