Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan pembangunan rumah sakit khusus kanker dan jantung di lahan RS Sumber Waras akan dilanjutkan pemerintah Jakarta.
Djarot mengatakan sejauh ini sudah ada mekanisme pendanaan yang diusulkan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Nantinya, biaya pembangunan bukan dari uang APBD Jakarta, melainkan pihak swasta.
"Lanjutkan (pembangunan RS). Ada perjanjian bersama badan usaha milik pemerintah dan tanpa didanai APBD. Bisa memungkinkan dan itu sudah kita rapatkan dua kali. Semuanya susah disusun, tinggal desainnya seperti apa," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/7/2017).
Saat bertemu dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan DKI Jakarta Syamsudin, Djarot juga sudah menyampaikan soal pembangunan rumah sakit di RS Sumber Waras.
Baca Juga: Ahok Ingin Bangun Apartemen di Sumber Waras, Ini Kata Sandiaga
"Kemarin saya juga sampaikan pada BPK, bahwa untuk lahannya tetap kita manfaatkan, boleh. Nggak apa-apa," kata Djarot.
Meski begitu, Djarot memastikan akan menindaklanjuti temuan BPK soal adanya dugaan kerugian negara Rp191 miliar terkait pembelian lahan RS Sumber waras yang dilakukan pemerintah DKI pada tahun 2014 dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).
"Sedangkan untuk temuan tindak lanjut BPK itu tetep kita tindak lanjuti," kata Djarot.
Pemerintah Jakarta, kata Djarot, akan memberikan surat kepada Yayasan Sumber Waras untuk terlibat dalam pengembalian kerugian uang negara.
"Kami akan kirim surat kepada yayasan. Itu juga untuk memberikan jawaban, klarifikasi serta kalau betul-betul merugikan negara ya harus dikembalikan prinsipnya," jelas Djarot.
Baca Juga: Ahok Tak Mau Pakai APBD DKI untuk Bangun RS Sumber Waras
Sebelumnya, Kepala BPKP Jakarta Syamsudin mempersilakan pemerintah Jakarta untuk membangun rumah sakit khusus kanker dan jantung di lahan RS Sumber Waras. Namun, pemerinth DKI harus tetap menindaklanjuti hasil audit BPK soal adanya dugaan kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut.
