Infografis
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi megaproyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik muncul gejolak di internal partai berlambang pohon beringin.
Tapi menurut Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I Sumatera-Jawa Partai Golkar, Nusron Wahid, gejolak tersebut merupakan bagian dari dinamika.
"Kasih kesempatan Golkar berkonsolidasi internal dulu. Pasti akan segera menemukan formatnya. Di Golkar itu sudah biasa mengarungi ombak yang besar," ujar Nusron di Hotel Pullman, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).
Nusron yakin Golkar akan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi Novanto.
"Tidak ada kasus Pak SN pun dinamika di internal Golkar sudah tinggi. Jadi ibarat lautan, ombaknya sudah terbiasa tinggi," kata Nusron.
Pada Senin (17/7/2017), KPK menetapkan Novanto menjadi tersangka.
Novanto diduga menggunakan jabatan untuk menguntungkan pribadi, orang lain atau suatu korporasi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.
Novanto juga diduga berperan mempengaruhi pemenangan proyek e-KTP yang nilainya mencapai Rp5,9 triliun.
Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Tetap ketua Golkar
Hasil pertemuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, kemarin, memutuskan partai tak akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti posisi Novanto.
"Jadi di partai di Partai Golkar ini punya sistem yang baku, punya aturan, punya norma dan punya nilai itu yang kita berlakukan, dimana ketua umum tetap Setya Novanto," ujar Ketua Umum Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (18/7/2017).
Nurdin menambahkan Golkar tidak menyelenggarakan musyawarah nasional juga karena waktunya tak memungkinkan, mengingat tahun tahun 2018 ada pilkada serentak dan tahun 2019 ada pilpres.
"Konsisinya kita sedang menghadapi kondisi politik nasional proses menghadapi pilkada serentak 2018, itu sudah mulai tahapannya di Oktober 2017. Untuk Pileg 2019 ketetapannya mulau berlaku 1 Oktober 2017, kalau ada verifikasi faktual sehingga kalau kita akan melaksanakan Munaslub akan akan menganggu," kata dia.
Selama menjalani proses hukum, tugas ketua DPR akan dibantu Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Nurdin memastikan mesin Golkar tak terganggu, meskipun Novanto jadi tersangka.
Tapi menurut Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I Sumatera-Jawa Partai Golkar, Nusron Wahid, gejolak tersebut merupakan bagian dari dinamika.
"Kasih kesempatan Golkar berkonsolidasi internal dulu. Pasti akan segera menemukan formatnya. Di Golkar itu sudah biasa mengarungi ombak yang besar," ujar Nusron di Hotel Pullman, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).
Nusron yakin Golkar akan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi Novanto.
"Tidak ada kasus Pak SN pun dinamika di internal Golkar sudah tinggi. Jadi ibarat lautan, ombaknya sudah terbiasa tinggi," kata Nusron.
Pada Senin (17/7/2017), KPK menetapkan Novanto menjadi tersangka.
Novanto diduga menggunakan jabatan untuk menguntungkan pribadi, orang lain atau suatu korporasi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.
Novanto juga diduga berperan mempengaruhi pemenangan proyek e-KTP yang nilainya mencapai Rp5,9 triliun.
Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Tetap ketua Golkar
Hasil pertemuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, kemarin, memutuskan partai tak akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti posisi Novanto.
"Jadi di partai di Partai Golkar ini punya sistem yang baku, punya aturan, punya norma dan punya nilai itu yang kita berlakukan, dimana ketua umum tetap Setya Novanto," ujar Ketua Umum Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (18/7/2017).
Nurdin menambahkan Golkar tidak menyelenggarakan musyawarah nasional juga karena waktunya tak memungkinkan, mengingat tahun tahun 2018 ada pilkada serentak dan tahun 2019 ada pilpres.
"Konsisinya kita sedang menghadapi kondisi politik nasional proses menghadapi pilkada serentak 2018, itu sudah mulai tahapannya di Oktober 2017. Untuk Pileg 2019 ketetapannya mulau berlaku 1 Oktober 2017, kalau ada verifikasi faktual sehingga kalau kita akan melaksanakan Munaslub akan akan menganggu," kata dia.
Selama menjalani proses hukum, tugas ketua DPR akan dibantu Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Nurdin memastikan mesin Golkar tak terganggu, meskipun Novanto jadi tersangka.
