Infografis
"Konsisinya kita sedang menghadapi kondisi politik nasional proses menghadapi pilkada serentak 2018, itu sudah mulai tahapannya di Oktober 2017. Untuk Pileg 2019 ketetapannya mulai berlaku 1 Oktober 2017, kalau ada verifikasi faktual sehingga kalau kita akan melaksanakan Munaslub akan akan menganggu," kata dia.
Selama menjalani proses hukum, tugas ketua DPR akan dibantu Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Nurdin memastikan mesin Golkar tak terganggu, meskipun Novanto jadi tersangka.
