PDIP Minta Novanto Mundur dari Ketua DPR

Selasa, 18 Juli 2017 | 12:19 WIB
PDIP Minta Novanto Mundur dari Ketua DPR
Ketua DPR Setya Novanto [suara.com/Bowo Raharjo]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan ‎Hendrawan Supratikno meminta Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR. Novanto ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"‎Ya tentu untuk citra dan kredibilitas lembaga DPR lembaga negara opsi mundur menjadi salah satu opsi yang paling layak. Tapi diserahkan ke Partai Golkar," kata ‎Hendrawan di DPR, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan Novanto sedang mengalami hari yang nahas. Namun, sebagai teman, Hendrawan memberikan simpatinya kepada Ketua Umum Partai Golkar itu.‎ Dia pun mengaku terkejut atas informasi penetapan tersangka Novanto.



"Hari naas untuk Pak Novanto, kita sebagai teman sebagai rekan tentu kita menyampaikan ikut bersimpati lah. Luar biasa ya ini kami menerima berita ini dengan terkejut," katanya.

Kendati demikian, Hendrawan berharap ‎Golkar tetap konsisten dalam menjalin komunikasi sebagai partai koalisi pemerintah. Dia yakin, partai pendukung pemerintah bisa solid. Pemerintah saat ini didukung oleh PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem, PPP, PKB dan PAN.

Baca Juga: Sudirman Said Apresiasi KPK Berani Tersangkakan Setya Novanto

"Saya mencatat apa yang disampaikan teman-teman di Golkar bahwa posisinya nggak berubah. Artinya tetap solid di forum kerjasama partai-partai pendukung Pemerintah," tuturnya.

Lalu apakah Novanto akan mempengaruhi elektabilitas Joko Widodo sebagai calon presiden 2019? Apalagi, Golkar sudah mendeklarasikan diri ingin mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. ‎

Hendrawan mengatakan penurunan elektabilitas Jokowi sebagai ccalon presiden, bisa saja terjadi.

"Kalau Jokowi menggandeng Pak setnov sebagai wakil Presiden tentu akan mempengaruhi elektabilitasnya tapi ini kan orang bisa membedakan antara Person oknum dengan lembaga institusi," kata Hendrawan.‎

Baca Juga: Jadi Tersangka KPK, Setya Novanto Tetap Pimpin Rapat Golkar

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI