Infografis
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menerima penghargaan "International Lifetime Contribution Award 2017" dari Perhimpunan Insinyur Jepang atau Japan Society of Civil Engineers (JSCE). DR. Basuki merupakan tokoh Indonesia pertama yang menerima penghargaan ini, karena dinilai berhasil dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Menteri MLIT, Yosuke Tsuruho dan Wakil Presiden JSCE, Daisuke Saito dalam "Malam Penghargaan JSCE", di Tokyo, Jepang, Jumat (14/7/2017).
Dalam sambutannya, Menteri Basuki menyampaikan terima kasih kepada Komite JSCE Award atas kepercayaan yang diberikan padanya untuk menerima penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan ini sangat istimewa, karena diperoleh saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang tengah bekerja dan berjuang keras membangun bangsa melalui infrastruktur PUPR, mengejar ketertinggalan, dan membangun peradaban Indonesia yang lebih maju, makmur, dan sejahtera.
Penghargaan ini juga dimaknai sebagai pengakuan atas kerja keras semua pihak dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan para insinyur di Indonesia, yang terhimpun dalam Persatuan Insinyur Indonesia (PII), yang terus bekerja dan berkarya memberikan yang terbaik bagi bangsa.
“Dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya menerima penghargaan dari JSCE ini dengan penuh tanggung jawab dan sikap profesional. Saya berharap, penghargaan ini akan menjadi simbol untuk lebih mempererat dan memperkuat kerja sama bilateral antara Jepang dan Indonesia yang lebih produktif dan saling menguntungkan bagi kedua negara,” kata Menteri Basuki.
Turut hadir dalam acara tersebut, Inspektur Jenderal PUPR, Rildo Ananda Anwar, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Sri Hartoyo, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Z, beberapa Direksi BUMN Karya, Ketua PII, Hermanto Dardak, dan Utusan Khusus Presiden RI untuk Jepang, Rahmat Gobel.
Pada kesempatan tersebut ia mengungkapkan, selama lebih dari setengah abad, pemerintah Indonesia dan Jepang telah membina hubungan persahabatan yang erat di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan pembangunan infrastruktur. Diantara bentuk kerja sama antara kedua negara, pemerintah Jepang memberikan Official Development Assistance (ODA) melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Melalui JICA, pemerintah Jepang telah banyak memberikan dukungan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, antara lain daerah di irigasi Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, jalan tol akses Tanjung Priok, pengamanan pantai di kawasan pariwisata Bali. Adapun beberapa proyek yang sedang berjalan saat ini adalah jalan akses ke Pelabuhan Patimban di Subang dan Jakarta Sewerage System Project (JSSP).
Selain bantuan pinjaman luar negeri, pemerintah Jepang juga memberikan bantuan hibah, antara lain berupa sistem pengamanan di Stadion Gelora Bung Karno dan hibah berupa penelitian, diantaranya studi kelayakan, studi masterplan dan desain.
Kerja sama kedua negara juga diwujudkan dalam pengiriman tenaga ahli dalam pengelolaan infrastruktur.
“Untuk itu, saya mendorong JSCE sebagai asosiasi profesional untuk dapat berpartisipasi dalam kolaborasi pada penelitian maupun pekerjaan konstruksi di Indonesia,” kata Menteri Basuki.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga memaparkan sejumlah target pembangunan infrastruktur di Indonesia hingga 2019. Pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari 9 agenda prioritas atau Nawa Cita Kabinet Kerja.
Hal itu tercermin pada anggaran Kementerian PUPR, yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar di antara kementerian/lembaga (K/L), yang total kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur PUPR sebesar Rp 931 triliun pada periode 2015-2019.
Target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah pada 2015-2019 untuk mencapai kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional diantaranya dengan membangun 1 juta ha jaringan irigasi (baik irigasi permukaan, pompa, air tanah maupun irigasi tambak), pembangunan 65 bendungan, dimana 49 diantaranya merupakan bendungan baru.
Sementara itu, untuk meningkatkan konektivitas jaringan jalan, pemerintah menetapkan target membangun 2.650 km jalan baru (termasuk jalan trans dan perbatasan di Kalimantan dan Papua) serta 1.800 km jalan bebas hambatan (termasuk tol trans Jawa dan Sumatera). Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur dasar yang langsung menyentuh masyarakat, mencakup peningkatan pelayanan penyediaan kebutuhan air minum, pengelolaan sanitasi dan limbah padat, dan pengurangan kawasan kumuh perkotaan melalui Program 100-0-100.
Di samping itu, program satu juta rumah tengah didorong pemerintah untuk mengurangi backlog, yang kini berkisar 11,5 juta unit rumah di seluruh Indonesia. Secara akumulatif, setiap tahun terbangun sekitar 800 ribu unit rumah baru yang utamanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
PII Nilai Menteri Basuki Layak Terima Penghargaan
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PII, A. Hermanto Dardak menegaskan bahwa Dr. Basuki Hadimuljono sangat layak menerima International Lifetime Contribution Award, karena kiprahnya selama 37 tahun di bidang pekerjaan umum, yang diawali sebagai staf teknis dalam proyek pemanfaatan air tanah di NTT (1983-1986). Selanjutnya, berbagai jabatan strategis di lingkungan Kementerian PU telah diembannya, seperti Dirjen Sumberdaya Air, Inspektur Jenderal dan Dirjen Penataan Ruang.
Dalam konteks internasional, Dr. Basuki pernah menjabat antara lain sebagai Vice President ICID (International Commission on Irigation and Drainage). Kontribusi DR. Basuki dalam dunia keinsinyuran semakin kuat semenjak dipilih oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 2014 sebagai Menteri PUPR.
Sebagai Ketua Dewan Kehormatan PII, Dr. Basuki juga memegang sertifikat Insinyur Profesional Utama (IPU).Di sela-sela aktivitas profesionalnya, Menteri Basuki juga dikenal sebagai drummer andal dan penyanyi yang bersuara merdu.
(** Artikel ini merupakan kerja sama Kementerian PUPR dan Suara.com)
