Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politkus ulung tersebut tersandung kasus korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, tidak akan ada perubahan struktural di tataran kepengurusan DPP Partai Golkar. Idrus juga membantah, DPP Partai Golkar tidak akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk masalah Novanto ini.
"Dalam kondisi apapun tidak ada Munaslub," kata Idrus di kediaman Novanto, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (17/7/2017).
Dia menambahkan, seluruh jajaran keluarga partai golkar, solid, memberikan dukungan kepada Novanto. Kemudian, penetapan Novanto sebagai tersangka juga tidak mempengaruhi kerja DPP Partai Golkar.
Baca Juga: Golkar Pastikan Tetap Dukung Jokowi di Pilpres 2019
"Golkar ini ada sistemnya. Kebesaran partai Golkar ini adalah sistem yang efektif saya kira kita liat nanti bahwa setiap langkah-langkah secara organisatoris kita lama beri tahu masyarakat melalui teman-teman," ujar dia.
Lalu, siapa yang akan menjalankan tugas Novanto secara organisasi di Partai Golkar?
"Saya kira sangat tidak etis kalau saya bicara hari ini tetapi yang pasti tadi saya sudah sampaikan Rapimnas memutuskan memberikan dukungan kepada Novanto," tuturnya.
