Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, cacat secara prosedural.
"Ini perppu bisa disebut cacat prosedural dan substansial, karena tidak memenuhi persyaratan seperti kebutuhan yang mendesak atau kekosongan hukum sebab belum ada aturan hukum," kata Fadli dalam diskusi 'Cemas Perppu Ormas' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).
Menurut Fadli, tidak ada kegentingan yang terjadi, sehingga bisa menjadi alasan utama pemerintah menerbitkan perppu tersebut.
"Cobalah pemerintah melakukan survei kepada masyarakat, mayoritas tentu akan menyatakan bahwa soal ormas ini belum genting," tukasnya.
Baca Juga: Coba Maling Kuburan Usai Ngaben, Pelajar di Bali Dibekuk Warga
Selanjutnya, Fadli menegaskan akan menolak kalau perppu tersebut nantinya dibahas di sidang paripurna DPR.
"Sebab, Ini (perppu) bentuk kediktatoran gaya baru," tegasnya lagi.
Menteri Koordinantor Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Rabu (12/7) siang, mengumumkan pemberlakuan Perppu Ormas. Perppu ini akrab disebut Perppu Pembubaran Ormas AntiPancasila.
Salinan Perppu itu diterima suara.com. Perppu itu bernama Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Perppu ini dibuat menyusul usaha pemerintahan Joko Widodo untuk membubarkan ormas HTI yang dinilai radikal dan anti-Pancasila.
Baca Juga: Menkominfo: Saya Punya Bukti 'Telegram' Digunakan Teroris
Dalam Perppu, pemerintah mengganti sejumlah pasal dalam UU Ormas. Salah satunya pasal 59 tentang larangan ormas.
