Infografis
Suara.com - Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyerahkan keputusan kepada Presiden Joko Widodo mengenai apakah menteri dari PAN akan tetap dipertahankan di Kabinet Kerja atau tidak. Pernyataan ini menyusul menguatnya isu reshuffle kabinet dan perbedaan sikap PAN dengan kebijakan pemerintah.
"Terserah Pak Jokowi mau keluarkan menteri PAN, itu hak Pak Jokowi. Mau mengeluarkan PAN dari koalisi itu hak Pak Jokowi," kata Yandri, Jumat (14/7/2017).
Sampai saat ini, kata Yandri, PAN tetap menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kita tetap di pemerintahan sampai saat ini," kata sekretaris Fraksi PAN DPR.
Lebih jauh, dia mengatakan PAN belum melakukan rapat internal untuk membahas posisi PAN di Kabinet Kerja.
"Kalau di internal PAN ada mekanisme (membahas posisi kabinet), kita bukan orang per orang, tapi kolektif kolegial, dan hari ini belum kita bahas itu mau keluar apa nggak," kata dia.
PAN belakangan ini memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah, di antaranya sikap di pilkada Jakarta, pandangan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, dan terakhir PAN tidak kompak dalam menyikapi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Menurut Yandri perbedaan sikap bukan menjadi alasan yang krusial karena selama ini partainya tetap mendukung program strategis pemerintah.
"Itu kan subyektif. Kalau mau jadi parameter evaluasi PAN keluar koalisi, itu tidak relevan, tapi karena PAN sifatnya pasif, terserah mau apa enggak, ya terserah, santai-santai saja, PAN nggak ada beban," tutur anggota Komisi II DPR.
