Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta pemerintah meyakinkan DPR mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang menganulir UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Lantaran, ada sejumlah materi Perppu yang menonjol yang perlu diberikan penjelasan. Di antaranya soal pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk dapat membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan, perluasan larangan bagi ormas, penyederhanaan tahapan sanksi, penambahan sanksi pidana, dan perluasan definisi ormas yang melanggar Pancasila dan UUD 1945.
"Perppu ini sah sebagai kewenangan Presiden dan ada tahapnya sampai nanti kita uji di DPR apakah Perppu benar-benar memenuhi syarat secara formil maupun materiil. Tentu pemerintah harus bisa meyakinkan DPR adanya unsur kegentingan yang memaksa berikut argumentasi yuridis dan sosiologisnya," kata Jazuli di DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Dia menambahkan Perppu belum bisa menjadi rujukan hukum sebelum diajukan ke DPR. Apalagi bila nanti Perppu ini ditolak DPR.
Baca Juga: Perppu Ormas Mengancam Hak Asasi Manusia
Terlebih, bila ada masyarakat yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena menilai bahwa Perppu ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 terkait dengan HAM.
"Tentu, apabila MK mengabulkan judicial review tersebut, maka dengan sendirinya akan gugur, dan tak bisa dijadikan rujukan hukum. Sehingga Pemerintah harus taat hukum dan melaksanakan secara konsekuen UU 17 tahun 2013," katanya.
Ada sejumlah catatan hasil pantauan PKS dalam Perppu ini. Pertama adalah soal terbitnya Perppu ini dengan laasan UU nomor 17 tahun 2013 sudah tidak memadai. Padahal UU itu belum lama disahkan dan masih dianggap relevan untuk menjaga prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik dalam proses pembinaan dan pembubaran ormas.
"Sehingga wajar saja jika banyak pihak yang mempertanyakan dimana letak 'kegentingan yang memaksa' keluarnya Perppu ini," tutur Anggota Komisi I DPR ini.
Kedua, lanjut Jazuli, terbitnya Perppu ini menganulir proses pembatalan ormas melalui peradilan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 lalu diganti dengan secara sepihak pemerintah dapat membatalkan ormas. Padahal, tambah Jazuli, Indonesia merupakan negara yang menjunjung supremasi hukum, dan bukan negara kekuasaan.
"Apakah hal itu tidak malah mengesampingkan upaya untuk menghadirkan supremasi hukum, sebaliknya membuka peluang tindakan yang sewenang-wenang? Ingat komitmen kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan," kata dia.
Baca Juga: Perppu Ormas Ancam Kebebasan Berserikat
Selanjutnya, pandangan keempat PKS, kata Jazuli adalah tentang terbitnya Perppu ini yang memangkas tahapan pemberian sanksi dalam UU nomor 17 tahun 2013 khususnya proses dialogis dan persuasif sebelum pembubaran ormas. Dia mempertanyakan, apakah pemerintah berniat menafikan proses ini dalam bernegara sehingga menjadi kemuduran 'set back' dalam berdemokrasi.
