Infografis
Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.
Dalam dakwaan, Markus Nari yang saat itu sebagai anggota Komisi II DPR dari Partai Golkar menerima sejumlah Rp4 miliar dan 13 ribu dolar AS terkait proyek KTP-e sebesar Rp5,95 triliun itu.
Sedangkan Miryam S Haryani ditetapkan sebagai tersangka memberikan keterangan yang tidak benar pada persidangan tindak pidana korupsi proyek KTP-e atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Baca Juga: Jadi Tersangka dan Dicekal, Begini Reaksi Markus Nari di DPR
Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Tersangka diancam pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.
KPK baru-baru ini juga telah melimpahkan berkas dari penuntut umum ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap Miryam S Haryani.
Febri pun menyatakan KPK tinggal menunggu jadwal sidang perdana Miryam S Haryani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. [Antara]
Baca Juga: KPK Tetapkan Markus Nari Jadi Tersangka Kasus Miryam
