Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur, Suyitno. Pemanggilan ini sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap, terkait pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat tahun 2017.
"Tadi kami lakukan pemeriksaan di Polres Kota Mojokerto terhadap 10 orang saksi ada Wakil Wali Kota dan unsur anggota DPRD Kota Mojokerto. Mereka diperiksa untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq (UF)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Menurutnya, direncanakan dalam minggu ini sebagian besar anggota DPRD Kota Mojokerto akan diperiksa secara intensif oleh KPK dalam proses penyidikan kasus tersebut.
"Kami mengkonfirmasi dan mendalami lebih lanjut bagaimana proses pembahasan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2017," ucap dia.
Baca Juga: KPK Periksa Empat Tersangka Suap ke Pimpinan DPRD Mojokerto
KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu sebagai pihak penerima Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo (PNO), Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq (UF), dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani (ABF)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/6).
Sementara sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto (WF) sebagai tersangka.
KPK juga mengamankan dua orang perantara berinisial H dan T dalam operasi tangkap tangan tersebut, namun sampai saat ini status dua orang itu masih sebagai saksi.
"Penyidik mengamankan uang total Rp470 juta dari berbagai pihak. Diduga uang senilai Rp300 juta merupakan pembayaran atas total komitmen Rp500 juta dari Kadis Dinas PUPR kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto agar anggota DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai sekitar Rp13 miliar," kata Basaria.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor DPRD Kota Mojokerto
Sedangkan, kata Basaria, uang senilai Rp170 juta diduga terkait komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya.
