Infografis
Suara.com - Peneliti Indonesian Corruption Watch Kurnia Ramadhana menilai ada dua bukti yang terlihat di publik tanda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah dilemahkan. Menurut dia ini harus diwaspadai.
Dua bukti itu adalah penyerangan terhadap penyidik Novel Baswedan beberapa waktu lalu dengan menggunakan air keras. Lainnya, kedatangan rombongan Pansus Hak Angket KPK DPR ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat untuk bertemu dengan koruptor.
Kurnia Ramadhana meminta Presiden Joko Widodo untuk segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas terkait adanya upaya pelemahan terhadap KPK.
"Karena ada 7 fraksi yang mendukung dan 3 fraksi yang menolak pansus angket ini. Nah fraksi yang mendukung ini fraksi pendukung pemerintah. Jadi seharusnya presiden bisa mengatasi upaya pelemahan ini," kata Kurni saat ditemui di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/7/2017).
Baca Juga: Pansus KPK Ungkap 'Curhat' Napi Koruptor soal KPK
Jika Pansus Angket KPK dibiarkan tetap berjalan, Kurnia khawatir KPK akan dilemahkan bahkan dibubarkan. Efeknya lebih jauh, akan berimbas pada citra pemerintahan Jokowi sendiri.
Menurut Kurnia, pemberantasan korupsi bagian dari Nawacita yang dicanangkan Jokowi. Jika Jokowi diam saja, sama dengan mengamputasi program pemberantasan korupsi. Dimana, pemberantasan korupsi masuk dalam nawacita. Jika presiden tidak turun tangan maka sama saja tidak memperjuangkan program nawacitanya.
"Baik jeleknya KPK, akan berimbas pada pemrintahan itu sendiri. Karena itu presiden bisa bergerak dan peduli," ujarnya.
