Infografis
Suara.com - Pemerintah RI terus berupaya untuk memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di wilayah konflik Suriah.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius kepada wartawan di Ankara, Rabu (5/7/2017). Kunjungan mereka ke sana sebagai pertemuan bilateral dengan Pemerintah Turki guna membahas pengembangan kerja sama penanganan terorisme.
"Ya kita sedang koordinasi, dari waktu ke waktu kita koordinasi dengan BNPT, dengan Densus, dengan kita sendiri, dengan kedutaan kita dan pada saat kita komunikasi dengan kedutaan tidak hanya melibatkan satu kedutaan," kata Retno seperti dikutip Antara.
Retno mencontohkan upaya yang dilakukan untuk memulangkan 12 WNI yang berada di wilayah konflik di Suriah dilakukan dengan berkomunikasi tidak hanya langsung dengan mereka, tapi juga melalui beberapa pihak.
Baca Juga: Gubernur Sulawesi Tenggara Ditahan KPK Usai Diperiksa 7 Jam
"Setelah itu kita melibatkan kedutaan-kedutaan kita di wilayah sekitarnya, karena katakanlah kita akan mengevakuasi mereka maka kita mencarikan jalan bagaimana evakuasi yang paling aman dan cepat. Jadi prosesnya memang proses yang sangat tidak mudah," katanya.
Karena itu, semua pihak, kata Retno harus menyadari upaya memulangkan WNI dari Suriah bukan hal mudah mengingat faktor keamanan. Telebih, mereka sudah cukup lama berada di sana, yakni dua tahun.
"Tetapi koordinasi kita, saya kira sampai saat ini berlangsung dengan baik. Hampir tiap hari saya dengan Pak Kepala BNPT itu lebih dari minum obat, lebih dari tiga kali kalau orang sakit minum obat tiga kali, jadi saya dengan beliau komunikasi lebih dari sekadar minum obat, jadi sering sekali berkoordinasi menangani banyak evakuasi, penanganan, prevensi, deradikalisasi," katanya.
Sementara itu, Kepala BNPT Suhardi Alius menambahkan Indonesia harus memiliki konsep dalam kaitannya saat memulangkan WNI dari Suriah.
"Kita harus juga punya konsep ketika mereka kembali, kita verifikasi apa ini menjadi bagian dari FTF atau tidak tentu ini ada pendekatan-pendekatannya. Kalau mereka FTF dan keluarganya mereka punya ideologi yang sangat keras kita juga perlu ada program deradikalisasi," katanya.
Baca Juga: Rompi Tahanan KPK untuk Gubernur Sultra
Setelah melalui verifikasi, pihaknya kemudian akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menempatkan mereka yang terbukti menganut ideologi radikal untuk menjalani terapi deradikalisasi di Panti Sosial Bambu Apus, Jakarta Timur.
