Infografis
Suara.com - Kementerian Hukum dan HAM sudah menerima surat pemberitahuan terkait keinginan panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bertemu narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan Pondok Bambu pada Kamis (6/7/2017) besok.
"Kami sudah terima surat dari pansus. Saat ini masih berada dipimpinan Direktorat Jenderal PAS. Belum diputuskan. Siang ini baru diputuskan," kata Kepala Sub Bagian Publikasib Humas Ditjen Pemasyarakatan kemenkumham," kata Syarpani kepada wartawan, Rabu (5/7/2017).
Terkait apakah anggota pansus berwenang melakukan penyelidikan terhadap para narapidana, Syarpani mengatakan kemenkumham tentu nanti akan membahasnya dengan tetap mengikuti undang-undang.
"Kami mengikuti undang-undang. Jika diatur UU kami akan bahas. Tapi saat ini masih dipimpinan. Keputusan di sana. Siang ini kalau sudah ada keputusan ya," ujar Syarpani.
Sebelum berencana mengunjungi narapidana, pansus sudah lebih dulu bertemu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapatkan laporan hasil pemeriksaan terhadap KPK.
"Untuk itu kedatangan kami ke BPK untuk meminta proses audit, proses pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban KPK sejak KPK berdiri. Sampai sejauhmana, bahkan kinerjanya seperti apa. Bagaimana penanganan persoalan yang terkait dengan penggunaan keuangannya dan lain sebagainya," kata ketua pansus dari Fraksi Golkar Agun Gunandjar di gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).
Agun menambahkan ada beberapa temuan pansus hak angket yang dapat ditindaklanjuti BPK, salah satunya mengenai sumber daya manusia KPK.
Agun juga menyinggung kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK.
"Laporan yang kami terima belum dapat kami jelaskan lebih dalam temuan seperti apa. Karena masih ada langkah - langkah lanjutan yang akan kami dalami di antaranya soal keberadaan SDM penyidik KPK," ujar Agun.
"Informasi ITE terkait tentang penyadapaan seperti itu, yang memerintahkan ada pembentukan UU. Apakah penyadapan -penyadapan yang dilakukan seperti ini juga sudah memiliki landasan hukum yang cukup. Nah, ini pun kami akan dalami lebih jauh, mungkin kami akan menemui menkominfo, termasuk juga mungkin ke provider agar tidak ada yang kami tutupi," Agun menambahkan.
