Infografis
Suara.com - Pedagang kaki lima di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta, khususnya pedagang kuliner, diharapkan dapat memenuhi standardisasi pelayanan guna meminimalkan keluhan yang disampaikan wisatawan, seperti yang terjadi saat libur Lebaran tahun ini.
"Standardisasi pelayanan yang dimaksud di antaranya adalah mencantumkan menu dan daftar harganya, serta menjaga kebersihan makanan dan tempat berjualan," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, dikutip dari Antara, Selasa (4/7/2017).
Menurut dia harga makanan yang ditetapkan oleh pedagang kaki lima kuliner harus memenuhi unsur kewajaran sesuai dengan harga bahan baku yang digunakan.
"Bahan baku yang digunakan pun harus sesuai standar kesehatan makanan. Misalnya saja, daging sapi yang digunakan untuk membuat bakso harus daging yang baik. Tidak boleh menggunakan bahan baku yang tidak memenuhi syarat kesehatan," katanya.
Sedangkan mengenai pemberian sanksi kepada salah satu PKL kuliner Malioboro karena menetapkan harga makanan dengan cukup tinggi, kata Haryadi, merupakan contoh komitmen paguyuban pedagang yang ingin menjaga citra Yogyakarta sebagai kota pariwisata.
"Saya yakin, pedagang di Malioboro memahami hal-hal seperti itu dan kemudian menerapkannya," katanya yang ingin menciptakan suasana aman, bersih, dan tertib di Malioboro untuk kenyamanan wisatawan.
Selain pedagang kaki lima yang menetapkan harga makanan terlalu tinggi, permasalahan lain yang muncul di Malioboro adalah kendaraan yang parkir di lokasi larangan, seperti di jalur lambat.
"Banyak sepeda motor yang diparkir di jalur lambat. Sebagian besar justru milik pedagang kaki lima. Padahal, parkir untuk sepeda motor sudah difasilitasi di Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali," kata Koordinator Keamanan dan Ketertiban Unit Pelaksana Teknis Malioboro Ahmad Syamsudi.
Menurut dia, petugas di lapangan sudah bertindak tegas terhadap sepeda motor yang parkir di lokasi larangan. Petugas akan meminta pemilik untuk memindahkan sepeda motor, atau menggembosi ban jika masih membandel.
"Alasannya bermacam-macam, di antaranya karena lokasi parkir yang disiapkan dinilai jauh," katanya.
Sedangkan Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi berharap elemen masyarakat yang berada di Malioboro, seperti PKL juga harus memenuhi aturan yang berlaku.
"Harapannya, mereka bisa memberikan contoh ke wisatawan yang datang. UPT Malioboro juga harus tegas, tidak perlu ragu mengambil tindakan jika ada pelanggaran," katanya.(Antara)
