"Selama ini ada ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam. Karenanya, dalam momentum halal bihalal ini kami meminta beliau untuk membantu mendorong penyelesaiannya dengan jalan dialog," kata Bachtiar.
GNPF, kata Bachtiar, ikut mencari solusi untuk penyelesaian masalah hukum.
"Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai, tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat. Dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif," kata dia.
Bachtiar Nasir yang juga Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI mendorong penegakan hukum yang adil.
"Presiden membuka komunikasi, dan memberi saran ke Menko dan Pak Wiranto yang mengimplementasikannya," kata pimpinan sejumlah pondok pesantren di bawah naungan AQL Islamic Center.
Pelaksana tugas Sekretaris GNPF MUI M. Luthfie Hakim menyebut ada suasana paradoksal, dimana pemerintah menganggap tidak ada kebijakan yang menyudutkan umat Islam, sementara menurut GNPF sebaliknya, merasa dibenturkan dengan Pancasila, NKRI, dan Kebhinnekaan.
"Tentulah hal ini tidak menguntungkan bagi Pemerintah dalam menjalankan programnya dan bagi ulama dan umat dalam menjalankan dakwahnya," imbuhnya.
GNPF mengharapkan setelah silaturahmi dengan Presiden terbangun saling pengertian di masa depan.