Infografis
Namun, kewenangan seperti itu juga sudah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013.
“Karenanya, bila terjadi pemblokiran terhadap anggaran KPK dan Polri tahun 2017, adalah tindakan inkonstitusional yang tidak memiliki dasar hukum. Kalaupun DPR menolak membahas rancangan anggaran KPK dan Polri tahun 2018, tidak masalah. Kedua institusi itu tetap jalan dengan dana anggaran seperti tahun 2017,” tandasnya.
Usulan pembekuan dana anggaran KPK dan Polri dilontarkan anggota pansus hak angket, Mukhamad Misbakhun. Ia mengatakan, usulan itu bisa direalisasikan jika Kapolri Jenderal Tito Karnavian menolak untuk memenuhi permintaan DPR memanggil paksa tersangka pemberi keterangan palsu dalam persidangan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Miryam S. Haryani.
"Kami mempertimbangkan untuk menggunakan hak budgeter DPR, dimana saat ini sedang dibahas RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif tentang kementerian lembaga," kata anggota Fraksi Partai Golkar ini di DPR, Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Baca Juga: Kisah Haru Pencuri Sepeda Menikah di Ruang Tahanan
Dia juga meminta koleganya di Komisi III DPR untuk tidak melakukan rapat pembahasan anggaran dengan dua institusi tersebut. Dengan demikian, kedua lembaga tidak memiliki postur anggaran.
"Jadi kita tidak memotong anggaran apa pun. Tapi pembahasan anggaran 2018 tidak akan dibahas bersama polisi dan KPK. Jadi bukan tidak cair (anggarannya) tapi 2018 mereka tidak punya postur anggaran. Jadi ya tidak, di decline saja (anggarannya), polisi nol, KPK nol," ujarnya.
KPK tidak menggubris ancaman tersebut. KPK mengingatkan DPR agar menggunakan kewenangan dengan baik berdasarkan aturan hukum yang ada.
"Saya kira sebaiknya semua lembaga negara menggunakan kewenangannya sesuai aturan hukum yang berlaku," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di KPK, pada hari yang sama.
Baca Juga: Jakarta Hanya 'Kasir', Cinta Sejati Ada di Daerah
