Infografis
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengingatkan seluruh satuan kerja Kementerian PUPR di daerah agar mempertajam program kerja 2018, sehingga menjamin tidak adanya proyek infrastruktur yang mangkrak di tengah jalan, terutama infrastruktur yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan data evaluasi Bappenas, diperkirakan 63 persen dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 akan tercapai, sementara sisanya, yaitu 13 persen tidak akan tercapai, dan 24 persen akan tercapai dengan kerja keras.
"Oleh karenanya, program kerja harus disusun sesuai kebutuhan dengan prinsip money follow program, bukan money follow function dan mengacu pada prinsip less money more outcome," ujar Menteri Basuki, saat memberikan arahan pada acara Konsultasi Regional (Konreg) 2017 dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”, yang diselenggarakan di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, 8-9 Juni 2017.
Menteri Basuki juga menyampaikan pokok-pokok kebijakan belanja 2018, yakni pertama, besaran belanja barang operasional maksimal sama dengan realisasi 2016 atau pagu 2017, bila lebih rendah tanpa memperhitungkan inflasi. Penajaman untuk belanja barang diserahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat.
Saat ini pagu indikasi Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 106,02 triliun, lebih kecil dari usulan kebutuhan yang sebesar Rp 148,37 triliun.
Kedua, meningkatkan belanja modal yang produktif untuk membiayai kegiatan atau proyek prioritas, membatasi belanja modal dalam bentuk kendaraan bermotor dan gedung baru, mendorong belanja modal yang meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas.
Ketiga, realokasi penghematan alokasi belanja barang menjadi belanja produktif, termasuk menambah volume output kegiatan atau proyek prioritas.
Menurutnya, untuk menciptakan pemerataan keadilan sosial, ke depannya Kementerian PUPR akan terus meningkatkan perhatian pada proyek skala kecil menengah yang bersifat padat karya, seperti program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), program kota tanpa kumuh (Kotaku), jembatan gantung dan irigasi kecil. Proyek-proyek seperti ini langsung dapat dirasakan dampaknya oleh rakyat kecil.
"Kalau Kementerian PUPR membangun satu kawasan, maka harus ada perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat. Jangan hanya sekadar memberikan bantuan fisik, sebagai contoh keterpaduan membangun perumahan dan kawasan," ujar Menteri Basuki.
Dalam kesempatan itu, Menteri Basuki juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras para pegawai Kementerian PUPR. Kerja keras dibutuhkan, karena infrastruktur PUPR merupakan tulang punggung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, yang ditargetkan tercapai pada 2018.
Kementerian PUPR juga mengupayakan penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan indeks daya saing global, serta peringkat investasi secara berkelanjutan.
Menteri Basuki juga menyampaikan kontribusi dari pembangunan infrastruktur PUPR terhadap peningkatan peringkat investasi Indonesia dari lembaga pemeringkat investasi internasional (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings), dari sebelumnya BB+ menjadi BBB-, yang berarti dari stabil menjadi positif untuk iklim investasi dan meningkatnya opini laporan keuangan tahun 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Widiarto mengatakan, pelaksanaan Konreg 2017 merupakan bentuk rapat kerja tengah tahun dengan agenda evaluasi tengah tahunan pelaksanaan program TA 2017, evaluasi mid term capaian Renstra/RPJMN 2015-2019, sekaligus penajaman program hasil Pra Konreg yang dilaksanakan Maret 2017.
Hasil Konreg ini selanjutnya menjadi bahan pertemuan trilateral antara Kementerian PUPR, Bappenas dan Kementerian Keuangan, menjadi bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, dan menjadi bahan dalam penyusunan pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2017.
Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 393 orang, yang terdiri seluruh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR, para Kepala Balai dalam Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Konstruksi, Balitbang, BPSDM, Kepala Satker Penyediaan Perumahan, PPK Randal PIP Ditjen Cipta Karya, Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi PSN, dan Tim Saber Pungli.
Progress Penyerapan Anggaran 2017
Menteri Basuki mengatakan, progress fisik dan keuangan bulan ini lebih baik dibanding bulan yang sama tahun 2016, namun masih di bawah rencana awal. Hingga 7 Juni 2017, progress keuangan telah mencapai 24,87 persen, sementara progress fisik sebesar 29,57 persen.
Pada bulan yang sama tahun 2016, progress keuangannya sebesar 22,26 persen dan progress fisik mencapai 26,09 persen.
Untuk total paket kontraktual di Kementerian PUPR tahun 2017 sebanyak 11.274 paket, dengan nilai Rp 79,01 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini telah terkontrak sebanyak 9.640 paket senilai Rp 70,57 triliun atau 89,3 persen, dengan rincian 621 paket merupakan kontrak tahun jamak yang sudah berjalan senilai Rp 29,04 triliun dan paket baru sebanyak 9.019 paket senilai Rp 41,53 triliun.
Jumlah paket yang terkontrak akan bertambah pada Juni 2017, yaitu sebanyak 1.205 paket senilai Rp 6,77 triliun. Sisa paket yang belum bisa terkontrak sebanyak 429 paket senilai Rp 1,67 triliun.
Menteri Basuki minta paket pekerjaan yang belum dilelang untuk segera dilelang dan dievaluasi secara seksama. Bila sudah tidak memungkinkan dilaksanakan secepatnya, maka akan dialihkan melalui revisi DIPA.
Menteri Basuki juga mengatakan, pada 2017 ini, Kementerian PUPR mempunyai 4 fokus utama pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni percepatan penyelesaian program prioritas 2017, mempersiapkan jalur mudik Lebaran 2017, penyelesaian PSN Infrastruktur bidang PUPR dan penyelesaian tugas khusus untuk pembangunan infrastruktur pendukung Asian Games XVIII 2018, dan dukungan persiapan penyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank 2018.
Dalam penutupan, Menteri Basuki menyampaikan kepada seluruh peserta Konreg 2017 untuk menjaga corporate culture Kementerian PUPR dalam bekerja, yakni berorientasi misi, profesional, bekerja dalam tim, dan berakhlakul karimah.
"Setiap perilaku pegawai PUPR memberikan pengaruh dan dampak pada institusi," pesannya.
(** Artikel ini merupakan kerja sama Kementerian PUPR dengan Suara.com)
