Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto terus memproses pembubaran orgasisasi masyarakat anti Pancasila. Dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Menurutnya pembubaran ormas antiPancasila menjadi keharusan. Namun untuk waktunya ia belum mau menjelaskan.
"Pembubaran ormas antipancasila itu suatu keniscayaan, mau tidak mau harus kita selesaikan. Negeri ini ini kan negeri berdaulat, tidak mungkin negeri berdaulat, di dalam negeri sendiri ada kekuatan-kekuatan, ada gerakan yang anti terhadap ideologi negara, itu tidak pantas, karena akan mengganggu stabilitas keamanan, dan politik. Maka itu sesuatu hal yang harus dilakukan, soal kapan, dengan cara apa, tunggu saja," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/6/2017).
Wiranto mengatakan keputusan pemerintah yang ingin membubarkan HTI harus tetap berjalan dan tidak boleh mundur. Menurutnya pemerintah tidak bisa menyampaikan setiap langkah yang dilakukan dalam upaya pembubaran HTI.
Baca Juga: Sosiolog UI Bandingkan Cara Hadapi ISIS dan HTI
"Langkahnya tidak bisa dibincangkan dulu, nanti kan ada saatnya kami menjelaskan kepada masyarakat. Jadi ini kan suatu kebijakan yang tidak setiap langkah demi langkah dijelaskan kepada masyarakat, tidak bisa. Tapi tentu saat dilaksanakan ada penjelasan yang rasional, yang konstitusional, yang tidak melawan hukum. Sabar saja, pasti nanti suatu saat akan kami jelaskan kepada masyarakat," terang dia.
Kendati begitu, lanjut dia, pemerintah mempercepat proses hukum dalam pembubaran HTI tersebut.
"Lebih cepat lebih baik," tandas dia.
