Nah, Pansus KPK kali pertama digagas oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah lantaran hal tersebut. Karenanya, DPR secara resmi menyebut pansus itu untuk mendesak KPK membuka rekaman penyidikan terhadap Miryam—anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura periode 2009-2014.
Pembukaan rekaman tersebut dimaksudkan agar tak terjadi fitnah terhadap legislator. Sebab, KPK mengklaim Miryam dalam rekaman itu menyebut mendapat tekanan dari koleganya di DPR antara lain, Bambang Soesatyo, Aziz Syamsudin, Desmond J Mahesa, Masinton Pasaribu, dan Syarifudin Suding.
Sementara pansus itu dinilai cacat hukum karena ditetapkan secara sepihak oleh Fahri pada rapat paripurna, Jumat (28/5/2017).
Dalam sidang itu, legislator yang hadir berjumlah 204 orang. Sebanyak 30 orang yang hadir memboikot, yakni melakukan aksi walkout.
Baca Juga: Kenapa Bayi Lahir Prematur Rentan Terkena Flu Saat Dewasa?
Sedangkan wakil rakyat yang tak hadir, sebanyak 120 orang izin dengan alasan sakit. Sisanya, 218 orang tidak hadir tanpa keterangan alias bolos.
Karenanya, merujuk Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Tertib, sidang tersebut seharusnya tak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat kuorum sidang paripurna. Dalam peraturan itu disebutkan, sidang paripurna baru bisa dilakukan setelah kuorum diikuti sedikitnya 279 anggota.
Menanggapi hal itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz meminta pemimpin KPK tak hadir kalau dipanggil pansus tersebut.
"Tidak bisa (panggil paksa), dia tidak punya kekuatan hukum, karena sejak awal dia sudah cacat hukum. Maka tindakan-tindakan yang terkait dengan pansus itu tidak bisa dibenarkan secara hukum," kata Donal.
Urusan bolos, anggota DPR memang terbilang jago. Dalam data yang terhimpun terungkap, persentase kehadiran anggota DPR pada masa sidang I 2016 hingga kekinian tidak pernah mencapai 50 persen.
Baca Juga: Kisah Amien Rais, 'Reformasi Memakan Ibu Kandungnya Sendiri'
Pada masa sidang V DPR kekinian hingga Kamis (8/6) pekan ini, hanya 306 legislator yang tandatangan dalam formulir absensi sidang. Namun, jumlah ini tidak tunggal, sebab WikiDPR menyebut jumlah anggota dalam ruang sidang Kamis hari itu hanya 79 orang dewan.