Kisah Amien Rais, 'Reformasi Memakan Ibu Kandungnya Sendiri'

Reza Gunadha Suara.Com
Sabtu, 10 Juni 2017 | 08:43 WIB
Kisah Amien Rais, 'Reformasi Memakan Ibu Kandungnya Sendiri'
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengklarifikasi pencatutan namanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, di Jakarta, Jumat (2/6).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

“Ini saya sampaikan dulu untuk menghentikan spekulasi yang macam-macam itu. Yang jelas Amien Rais tidak pernah akan tidak jujur, takut apa lagi. Saya takut hanya pada yang di langit," katanya.

"Hari Senin (5/6), saya akan berkunjung ke KPK untuk menjelaskan duduk persoalannya sebelum saya melaksanakan umroh pada 8 juni nanti. Setelah di kantor KPK, mau tanya apa saja saya akan ladeni," kata Amien dalam konferensi pers di rumahnya, Taman Gandaria, Jakarta Selatan, Jumat (2/6) pekan lalu.

Namun, Senin pekan ini, Amien tak datang ke KPK. Ia diwakilkan oleh sang putra, Hanafi Rais. Setelahnya, opini banyak pihak terbelah dua mengenai kasus yang menyeret nama Amien.

Satu pihak menyebut KPK menerima ”orderan politik” untuk me-mention nama Amien dalam persidangan korupsi. Sebab, Amien dikenal sebagai pengkritik rezim Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Surat Kepsek SD di Bantul ke Wali Murid Ini Mengharukan

Amien juga dikenal getol  ikut demonstrasi anti-Ahok, saat masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ahok atua Basuki Tjahaja Purnama adalah calon petahana yang juga teman dekat Jokowi.

"Pasti ini orderan lah menurut saya," kata Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Senin (5/6).

Namun, KPK yang dituduh seperti itu justru tenang-tenang saja.

"KPK bekerja berdasarkan alat bukti. Kami jalan di jalur hukum dan proses hukum akan kita lihat di persidangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Kami sama sekali tidak berbicara dan tidak akan bergerak pada isu politiknya. Bahwa pihak-pihak lain melihat itu dari sisi politik, KPK tentu tidak bisa melarang. Namun KPK tentu sama sekali tidak akan masuk dalam isu politik dalam kasus ini, karena kasus masih berjalan dan kewenangan KPK adalah penegakan hukum," tandasnya.

Baca Juga: Jamur Berusia 115 Juta Tahun Ditemukan di Brazil

 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI