Infografis
Suara.com - Komisioner Komnas HAM Bidang Subkomisi Media Hafid Abbas mengatakan laporan adanya dugaan kriminalisasi ulama tak lepas pascaPemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.
Laporan tersebut terkait laporan Presidium Alumni 212 terkait dugaan kriminalisasi kepada ulama, yakni pimpinan FPI Rizieq Shihab dan Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath.
Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan antara Komnas HAM dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Polri, Bareskrim Polri, di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (9/6/2017).
"Jadi ini memang persoalannya berkisar pada pascapemilukada di DKI, tapi kan memang terjadi polarisasi, Islam kan dianggap didiskriminasi, diresahkan," ujar Hafid.
Baca Juga: Komnas HAM Minta Pemerintah Tutup Kasus Rizieq Shihab
Hafid menilai adanya popularisasi memberikan dampak serius yakni dampak popularisasi pendukung Ahok dan bukan pendukung Ahok dan isu komunisme yang harus segera dihentikan.
"Sayang sekali ada stigma bahwa mereka yang tidak mendukung salah satu ini mucul spekulasi bahwa dia anti Pancasila, NKRI, kebhinnekaan. Padahal sebenarnya itu hanya adalah hanya selling poin dari masing-masing kelompok yang mestinya harus segera dihentikan. Sebab yang ingin kita bangun kebersamaan adalah Pancasila untuk semua. Jadi bukan Pancasila untuk saya dan NKRI untuk saya. Tapi Pancasila untuk kita dan NKRI untuk Kita," kata dia.
Menurut Hafid, pertemuan tersebut diharapkan ada pertemuan lanjutan antara Komnas HAM dan Kemenko Polhukam untuk mengambil langkah-langkah bersama.
Kata Hafid, jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan akan muncul 3 D yakni Delay, Denail dan Disaster.
"Kalau ingin delay, semakin berlarut-larut maka masalahnya akan semakin luas. Dan akan muncul denail. Saling menyalahkan sana-sini. Akhirnya terjadi friksi-friksi sosial. Kemudian tentu yang tidak kita inginkan adalah disaster. Bencana sosial, karena negara kita negara besar," ucap Hafid.
Baca Juga: Urus Aduan Kriminalisasi Ulama, Komnas HAM Bertemu Wiranto
"Tentu banyak kepentingan yang menginginkan negara ini terpuruk, semakin kacau. Dan potensial dikacaukan karena ada kesenjangan sosial yang sangat ekstrim. Bayangkan saja kita tercatat negara paling tinggi kesenjanga ssosialnya di antara-negara-negara asia dan pasifik. Kita keempat terbesar kesenjanghan sosialnya di dunia daan kemungkinan naik lagi nomor 3 nomor dua di dunia," sambungnya.
