Infografis
Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengungkapkan, pada tahun 2016 terdapat 24 juta perempuan yang mengalami intimidasi dan kekerasan.
Mereka semua hingga sekarang masih mengalami trauma atas kejadian yang dialami.
"Khusus untuk perempuan berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2016 terdapat sekitar 24 juta perempuan menjadi korban kekerasan yang sampai sekarang masih mengalami trauma," kata Yohana kepada wartawan usai menghadiri acara deklarasi dan kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak dari Segala Bentuk Kekerasan dan Persekusi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
Sedangkan untuk jumlah anak-anak yang menjadi korban kekerasan masih dalam pendataan. Begitu pula dengan jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban persekusi, tindakan sewenang-wenang dari sekelompok ormas tertentu yang menggeruduk dan memaksa permintaan maaf.
Baca Juga: Djarot Ingin RPTRA Dilengkapi Buku Braille
Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada semua masyarakat untuk melaporkan kepada Kementeriannya dan pihak berwajib bila melihat atau menemukan aksi kekerasan, persekusi terhadap perempuan dan anak.
"Maka saya minta kepada semua masyarakat bila mana ada terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak diseluruh Indonesia mulai Aceh sampai Papua agar lapor pada kami untuk bisa ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Negara sudah membuat undang-undang yang cukup keras untuk menjaga dan melindungi perempuan serta anak," terang dia.
Dia menambahkan, pihaknya juga terus membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan organisasi perempuan, organisasi masyarakat sipil dan sejumlah komunitas untuk sosialisasi mencegah terjadinya kekerasan dan persekusi pada perempuan maupun anak.
"Kami terus membangun koordinasi dan komunikasi dengan organisasi-organisasi perempuan, seperti Bhayangkari, Ibu-ibu PKK, Dharma Wanita dan lainnya. Kami juga giatkan program pencegahan sampai ke desa-desa dengan bekerjasama komunitas-komunitas," tutur dia.
Baca Juga: Rentan Kekerasan Perempuan, Pemerintah Diminta Buat Regulasi
