Infografis
Suara.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Sumatera Barat mengeluarkan fatwa pekerjaan sebagai jasa penukaran uang haram. Sebab dalam pekerjaan ini terdapat unsur riba.
"Jika itu dipandang sebagai jual beli maka tidak memenuhi syarat. Sebab barang yang diperjualbelikan tidak ada. Sementara yang dijual malah uang yang seharusnya jadi alat tukar," kata Ketua MUI Kota Padang, Duski Samad di Padang, Jumat (9/6/2017).
Jika penyedia jasa penukaran uang berdalih mereka hanya mengambil jasa maka tetap tidak dibenarkan. Karena pihak berwenang dalam hal ini Bank Indonesia dan perbankan telah menyediakan penukaran secara cuma-cuma.
"Oleh sebab itu pihak yang menyediakan jasa dan menukarkan uang dua-duanya secara hukum kena," kata dia.
Baca Juga: Kisah Tukang Tukar Uang di Dekat Layanan Resmi BI di Monas
Jika penyedia jasa berdalih mereka telah antre untuk menukarkan uang justru yang terjadi selama ini panjangnya antrean disebabkan oleh ramainya para calo tersebut, ujarnya.
Ia mengingatkan Islam tidak melarang jual beli barang dan jasa namun tidak dibenarkan mencari keuntungan dengan cara tidak baik.
Peredaran uang menjadi urusan negara dan sudah ada lembaga resmi yang mengelolanya, kata dia.
Apalagi ini menyangkut kepentingan publik oleh sebab itu kepada masyarakat sebaiknya jangan menggunakan calo dan tukarkan di tempat resmi, ujar dia.
Terkait dengan tradisi "manambang" yang marak terjadi saat Lebaran ia menilai itu bukan budaya yang baik karena mengajarkan anak menjadi peminta-minta.
Baca Juga: Tukar Uang di Monas, Antre dari Subuh sampai Jelang Dzuhur
" Islam mengajarkan tangan di atas atau memberi bukan meminta-minta uang saat Lebaran," ujarnya.
