Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengakui fraksinya pernah dilobi fraksi lain untuk bergabung menggulirkan hak angket terhadap KPK.
"Tentunya pasti ada ya komunikasi di antara kami semuanya. Tapi fraksi itu kan punya memiliki pandangan, pendapat, keputusan (masing-masing)," ujarnya di DPR, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Saat ini ada tujuh fraksi yang telah mengirimkan utusan untuk menjadi anggota panitia khusus hak angket. Ketujuh fraksi yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, dan Hanura. Sedangkan Demokrat, PKS, dan PKB, tidak termasuk.
Ibas mengatakan fraksinya sudah berkomitmen untuk tidak akan mengirimkan nama anggota ke pansus.
Tapi, dia tetap menghormati sikap fraksi-fraksi yang lain.
"Kita hargai dan kita apresiasi (pansus angket KPK). Tapi bagi kami ada cara-cara lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman dewan, apakah melalui hak bertanya atau juga melakukan pendalaman melalui panja di Komisi III," katanya.
Ibas menilai wajar jika DPR menggunakan hak angket yang bertujuan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah.
Ibas mengatakan KPK bukan lembaga yang kebal atas koreksi masyarakat dan DPR. Menurut dia KPK tidak perlu khawatir dengan pembentukan pansus hak angket.
"Saya rasa KPK juga harus mendengar koreksi-koreksi dari masyarakat, publik, DPR. Bukan berarti tidak bisa dikoreksi, bukan berarti mereka juga tidak kemudian menjadi institusi yang kebal akan aspirasi, demokrasi, dan pandangan-pandangan," kata Ibas.
Dalam rapat panitia khusus, anggota Fraksi Golkar Agun Gunanjar dipilih menjadi ketua. Sedangkan politikus PDI Perjuangan Risa Mariska, politikus Hanura Dossy Iskandar, dan politikus Nasdem Taufiqulhadi dipilih menjadi wakil ketua.
