Infografis
Suara.com - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan.
Pengadaan barang tersebut guna mengantisipasi kejadian luar biasa 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan dengan melakukan penunjukan langsung kepada PT. Indofarma Tbk. dan menerima gratifikasi sebesar Rp1,9 miliar.
Siti Fadilah dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/6/2017), mengatakan, "Takdir Allah SWT. saya harus menjalani satu peristiwa dalam hidup yang tidak pernah saya bayangkan."
Ia mengucapkan, "Sejak awal pemeriksaan di perkara ini di Bareskrim maupun di KPK sampai persidangan hari ini, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum."
Pleidoi Siti Fadilah berjudul To See the Unseen, Setitik Harapan Menggapai Keadilan dibacakan sebagai pembelaan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta Siti untuk divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1,9 miliar subsider 1 tahun kurungan.
"Sebagai ibu dan nenek sekaligus muslimah saya sangat merindukan bisa berpuasa Ramadan, tarawih bersama dengan anak cucu di rumah, apalagi di penghujung usia saya seperti saat ini," kata Siti Fadilah.
Menurut Siti banyak fakta persidangan yang tidak diungkap bahkan sengaja dihilangkan.
"Tidak ada arahan menteri untuk menunjuk Indofarma, sedangkan dakwaan JPU bahwa Menkes memerintahkan secara lisan untuk memenangkan Indofarma atau membantu PAN, hal itu tidak terbukti sama sekali," kata Siti.
Ia menilai bahwa inti dakwaan adalah Menteri Kesehatan punya niat untuk mencari keuntungan finansial bagi diri sendiri orang lain atau korporasi dengan cara membuat surat rekomendasi abal-abal dengan verbal abal-abal.
"Mohon maaf saya buat istilah abal-abal karena surat rekomendasi penunjukan langsung itu tidak melalui prosedur yang benar," kata Siti.
