Infografis
Sebagaimana diketahui, pembahasan soal pelibatan TNI dalam pemberantasan teroris sebagaimana yang tercantum dalam RUU Anti Terorisme muncul kembali akibat adanya kekhawatiran dari dampak pertempuran kelompok Maute yang terafiliasi dengan ISIS melawan militer Filipina di Marawi, Filipina. Ditambah serangan teror bom bunuh diri yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.
Dikatakan, serangan teritorial kelompok Maute di Marawi ini menarik perhatian khusus bagi Indonesia. Sebab, lokasi itu tak jauh dari teritorial kedaulatan Indonesia.
Terlebih lagi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius berpendapat, Asia Tenggara, termasuk Indonesia bisa mengalami dampak dari terdesaknya pasukan ISIS di Suriah.
“Sekarang ini, dengan terdesaknya mereka (ISIS) di Suriah, sebaran (anggota) nya ke mana-mana, ke negara masing-masing, termasuk di Marawi, pusatnya di Asia Tenggara. Ini jadi medan magnet untuk melaksanakan jihad versi mereka,” kata Suhardi, Senin (29/5/2017).
Indonesia sebenarnya punya potensi bertumbuhnya kelompok teror membentuk front teritorial. Misalnya, latihan perang Jamaah Islamiyah di Aceh pada 2010 yang diikuti 50 mujahid. Hal serupa juga pernah diupayakan kelompok Santoso di Poso. Namun kedua kelompok bersenjata itu digagalkan oleh operasi gabungan aparat Indonesia.
Maka tak heran jika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menginginkan agar TNI terlibat langsung dalam pemberantasan terorisme. Ia tidak ingin TNI hanya berstatus BKO saja.
"Langsungnya bagaimana, nanti dibahas. Paling tidak teknisnya secara substansial sudah ketemu TNI akan dilibatkan," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2017.
