Infografis
Suara.com - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latif mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan agar lembaga baru tersebut tak hanya bertugas sosialisasi tentang ideologi negara yang bersifat kognitif saja.
Namun juga harus melakukan pengukuran-pengukuran terkait pembangunan nasional yang sesuai dengan Pancasila.
"Jadi Pancasila harus dimasukkan dalam indikator-indikator, supaya pembangunan ini berjalan sesuai dengan semangat Pancasila. Jadi jangan sampai hanya dilevel yang abstrak teoritis, tapi harus lebih menukik, sehingga kita harus membentuk indikator-indikator bagaimana Pancasila itu dilaksanakan di dalam berbagai level dan bidang pembangunan," kata Yudi Latif di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Usai pelantikan Dewan Pengarah dan Kepala UKP-PIP, mereka rapat perdana dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana. Dalam rapat tersebut, kata Yudi, disepakati bahwa unit kerja tersebut akan mengajak komunitas yang lebih luas untuk berperan dalam memantapkan Pancasila sebagai prilaku kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca Juga: Ini Tantangan Berat Pancasila Menurut Buya Safii Maarif
"Jadi meskipun ini intitusi negara, tapi dalam implementasinya akan lebih mengundang, meminta bantuan berbagai komunitas untuk terlibat. Makanya kan dewan pengaruhnya melibatkan tokoh-tokoh komunitas. Kemudian supaya Pancasila jangan mengawang-ngawang, dibikin indikator-indikator yang lebih terapan," terang dia.
Rapat perdana lembaga ini dengan Presiden juga belum sampai membahas dan memetakan ormas-ormas yang antiPancasila. Namun berdasarkan Perpres-nya (peraturan presiden), UKP-PIP ini dimandatkan pertama untuk meninjau sistem pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah.
"Kedua, peran-peran komunitas harus diperkuat. Ketiga, harus masuk ke tingkat indikator-indikator, paling tidak itu jadi pertimbangan," tutur dia.
Dia menambahkan, UKP-PIP ini nanti yang akan mengimplementasikan program-programnya adalah di level eksekutif yang diisi oleh tenaga-tenaga profesional. Sedangkan dewan pengarah memberikan masukan dan pertimbangan.
"Nanti yang lebih mengimplementasikannya di bawah adalah eksekutif, Kepala. Nah Kepala ini nanti tentu akan diisi oleh tenaga-tenaga profesional yang bisa menurunkan itu ke level, program-program yang sesuai zaman kini," tandas dia.
Baca Juga: Kata Megawati Setelah Jadi 'Dewan Pengarah Ideologi Pancasila'
