Infografis
Suara.com - Artis yang kini menjadi politikus Partai Gerindra Rachel Maryam Sayidina mengingatkan penanganan terhadap aksi persekusi yang marak belakangan ini harus dilakukan aparat kepolisian secara tegas, tetapi adil sehingga tidak terkesan hanya menyudutkan satu kelompok.
"Kalau banser yg geruduk beberapa tempat pengajian itu masuk dalam kategori persekusi gak yah? #StopPersekusi," tulis Rachel di akun Twitter.
Persekusi dalam konteks ini yaitu pemburuan terhadap akun-akun media sosial yang isinya diduga menghina tokoh agama. Kasus terakhir terjadi pada bocah berusia 15 tahun di Cipinang, Jakarta Timur. Gara-gara status Facebooknya mengolok-olok Habib Rizieq Shihab, dia didatangi massa dan dipukul. Setelah kasus dilaporkan ke polisi, polisi segera menangkap pelaku dan menetapkannya menjadi tersangka.
Kemudian dia juga mempertanyakan kasus mahasiswa demonstrasi di rumah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Mega Kuninga, Jakarta Selatan, pada Senin (27/2/2017).
Baca Juga: Cerita tentang Chat Airmin dan Airmen TNI AU yang Bikin Ngakak
"Waktu rumah SBY digeruduk sekelompok orang gak dikenal &meninggalkan mobil terano hitam tak bertuan,termasuk persekusi g ya? #StopPersekusi," tulis Rachel.
Rachel juga mengangkat perbandingan dengan kasus pendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful hidayat bernama Fredy Tuhenay alias Iwan Bopeng ketika marah-marah di tempat pemungutan 27, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, pada pilkada Jakarta putaran pertama. Dia marah karena ada warga yang tidak diperkenankan memilih karena masalah administras. Saking marah, dia menyebut kata-kata yang membuat tentara marah.
"Waktu iwan bopeng ngamuk2 bikin takut orang2 di TPS, termasuk dalam kategori persekusi atau intimidasi? Atau gak dua2nya? #StopPersekusi," tulis Rachel.
Giliran anggota FPI membela Rizieq yang dihina lewat media sosial dengan menggeruduk pemilik akun, polisi langsung bertindak cepat dengan memproses laskar.
"Polisi hrs tindak tegas tanpa tebang pilih. Tdk blh ada perlakuan berbeda antara satu kelompok dgn yg lain di negeri ini. #StopPersekusi," tulis Rachel.
Baca Juga: FPI Jelaskan Awal Mula Persekusi, Tak Terima Rizieq Dihina
Dikecam
Aliansi Jurnalis Independen mengecam keras segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan pengekangan kebebasan berekspresi yang belakangan kerap dilakukan sekelompok orang. Aksi mendatangi rumah pengguna media sosial yang dituduh menulis status bernada miring kepada Rizieq serta meminta mereka minta maaf dinilai merupakan tindakan teror yang tak boleh dibiarkan.
Seperti sudah ramai diberitakan, korban intimidasi sudah berjatuhan dalam dua pekan terakhir. Indrie Sorayya (38), perempuan pengusaha di Tangerang, Banten, didatangi puluhan orang pada Ahad, 21 Mei 2017. Mereka memprotes status Facebook Indrie yang dinilai melecehkan Rizieq Shihab. Intimidasi serupa dialami dokter RSUD Kota Solok, Sumatera Barat, Fiera Lovita (40). Baru-baru ini dialami bocah di Cipinang.
Penelusuran yang dilakukan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) -- jejaring pendukung kebebasan berekspresi di Asia Tenggara -- menemukan setidaknya 59 individu di seluruh Indonesia yang kini terancam diburu, diteror, dan dibungkam dengan pola-pola kekerasan semacam itu.
Sekretaris Jenderal AJI Arfi Bambani mengatakan aksi main hakim sendiri yang dilakukan anggota ormas mengancam jaminan perlindungan hak asasi manusia yang diatur Pasal 28 (E) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pasal itu berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Selain itu, intimidasi dan teror atas pengguna media sosial bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 yang merupakan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Konvenan Sipol). Beleid itu mewajibkan Negara untuk menjamin hak sipil dan hak politik setiap warga negaranya.
Itu sebabnya, AJI menyatakan, pertama, mengecam keras tindakan anggota ormas mengarahkan atau setidaknya, membiarkan, anggotanya memburu warga negara yang menggunakan haknya untuk berekspresi di media sosial. Keberatan atas pendapat seseorang seharusnya dihadapi dengan pendapat tandingan sehingga muncul diskursus yang sehat dan beradab di ruang publik, termasuk di media sosial.
Kedua, mendesak negara dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia untuk melindungi hak berekspresi warga negara, di ranah manapun termasuk media digital.
Ketiga, mengecam tindakan polisi membiarkan intimidasi dan teror atas kebebasan berekspresi, bahkan memfasilitasi ancaman pidana dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atas status media sosial warga. Tindakan Polri semacam itu, katanya, tidak bisa dibenarkan dan justru melanggengkan ketakutan di benak publik untuk mengungkapkan pikirannya secara bebas dan terbuka.
Keempat, mengimbau semua pihak untuk ikut aktif menjaga kebebasan sipil dan politik yang sudah kita nikmati sejak era Reformasi Mei 1998 silam.
"Dukungan bisa disampaikan dengan bersolidaritas pada korban di media sosial maupun turun tangan menekan pemerintah untuk konsisten menjaga hak sipil dan politik warga. Jangan biarkan siapapun merampas kebebasan dan hak-hak kita," kata Arfi.
