Infografis
Suara.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tidak sekedar menampilkan "Saya Pancasila" di media sosial pada momentum peringatan Hari Lahir Pancasila.
"Banyak yang posting Saya Pancasila, Saya Indonesia dan lain-lain. Tetapi sebenarnya, esensi nilai Pancasila itu bukan terletak di pengakuan. Tapi harus ada sisi aplikatifnya dalam kehidupan," katanya, di Purwakarta, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Dedi karena momentum peringatan Hari Lahir Pancasila ini banyak digunakan netizen terutama mereka yang menggunakan media sosial twitter untuk mengartikulasikan pandangan mereka terkait masalah kebangsaan.
Secara serentak, sejak Rabu (31/5/2017) malam, netizen menggunakan hashtag #SayaIndonesiaSayaPancasila.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Senang PAN Mendukungnya Lawan Ridwan Kamil
Menurut dia, gerakan melalui media sosial tidaklah cukup dalam memperingati Hari Lahir Pancasila. Slogan-slogan positif yang beredar melalui media sosial itu menurutnya harus teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari.
Dedi yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan sebagai tokoh bhinneka dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara ini menekankan kalau Pancasila sudah tidak boleh lagi berada dalam wilayah diskusi yang mengawang-awang. Tetapi, harus sudah mulai dijadikan instrumen untuk meraih kesejahteraan masyarakat.
"Sudah bukan waktunya lagi kita dialog tinggi-tinggi tentang Pancasila. Mulai saja Pancasila itu dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata dia.
Terkait sisi aplikatif pengamalan nilai Pancasila, Dedi menyebut salah satu diantaranya adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia seperti beras.
Menurut dia, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang mengonsumsi beras sejahtera atau rastra. Kondisi itu memperlihatkan sikap yang belum Pancasilais.
Baca Juga: Golkar Bandung Dukung Dedi Mulyadi Maju di Pilkada Jabar 2018
"Bagaimana menjadi warga yang berpancasila, berkeadilan. Kalau rakyat miskin masih makan raskin, harus bayar lagi. Berarti belum bersikap Pancasilais itu," kata dia.
Pemkab Purwakarta sendiri kini sedang berjuang agar masyarakat di daerah itu tidak menggunakan rastra sebab telah digulirkan program Beras Perelek yang kini sudah bertransformasi menjadi ATM Beras.
Melalui program itu, masyarakat yang sudah masuk ke dalam golongan ekonomi mampu memberikan jatah beras kepada masyarakat yang termasuk ke dalam golongan ekonomi tidak mampu.
Sumbangan beras itu bisa segelas beras, seliter, satu kilogram, atau sesendok beras. Kemudian beras yang merupakan sumbangan dari keluarga yang mampu itu dimasukkan dalam ATM Beras.
Selanjutnya, masyarakat yang selama ini harus membeli rastra mendapatkan kartu ATM Beras dan bebas mengambil beras dari ATM Beras itu sesuai dengan jatah yang telah ditentukan.
"Program ATM Beras ini diharapkan bisa melahirkan pemerataan pemenuhan kebutuhan beras sehingga diproyeksikan masyarakat Purwakarta tidak lagi mengonsumsi beras raskin," kata Dedi. (Antara)
