Infografis
Suara.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo memuji pidato Presiden Joko Widodo ketika menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).
Dalam pidato tersebut, kata Gatot, Jokowi menjabarkan peristiwa kelahiran ideologi bangsa Indonesia. Kelahiran ideologi ini kemudian berdampak baik bagi perkembangan negara ini.
"Jadi ini kejadian yang sangat luar biasa beliau menjelaskan dalam pidatonya sejarah lahirnya Pancasila, dan ini memang sesuatu yang harus karena bagaimana generasi kita selanjutnya dibilang lahirnya Pancasila kapan tidak tahu. Jadi ini sangat baik sekali untuk bangsa Indonesia," kata Gatot usai mengikuti upacara.
Gatot juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional peringatan Hari Lahir Pancasila.
"Upacara ini yang benar benar fundamental bagi ideologi pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa indonesia," ujarnya.
Gatot mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari.
"Ini yang saya katakan, kalau sampai di sini saja buat apa. Tapi bagaimana diimplementasikan di kehidupan sehari hari maka pancasila itu, ketuhanan yang maha esa itu apa sih, kan gitu. kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa, itu kan cara berinteraksi sesama manusia. kemudian cara beragama kita menyembah pada Tuhan yang maha esa. kemudian cara berbangsa persatuan Indonesia. Kemudian cara berdemokrasi sila keempat. Sila kelima apa yang akan kita tuju. Nah ini semua harus diajarkan sejak dini," ujar Gatot.
Widodo menegaskan kodrat bangsa lndonesia adalah kodrat keberagaman. Takdir Tuhan untuk bangsa ini adalah keberagaman.
Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman, dari Miangas sampai Rote adalah keberagaman. Berbagai etnis, berbagai bahasa lokal, berbagai adat istiadat, berbagai agama, kepercayaan, serta golongan bersatu padu membentuk lndonesia.
“ltulah Bhinneka Tunggal Ika kita, Indonesia,” kata Presiden Jokowi.
Kebinnekaan, lanjut Presiden, selalu diuji. Ada pandangan dan tindakan yang selalu mengancamnya. Ia menyebutkan, ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain Pancasila. Dan semua itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial, oleh berita bohong, oleh ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.
Presiden Jokowi mengingatkan bangsa ini harus belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme dan konflik sosial, yang dihantui oleh terorisme dan perang saudara. Namun dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal lka, tegas Presiden, kita bisa terhindar dari masalah-masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong-royong untuk memajukan negeri ini.
“Dengan Pancasila, lndonesia adalah rujukan masyarakat internasional untuk membangun kehidupan yang damai, yang adil, yang makmur di tengah kemajemukan dunia,” terang Presiden.
Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak peran aktif para ulama, para ustadz, para pendeta, para pastor, para bhiksu, para pedanda, para pendidik, para budayawan dan pelaku seni, para pelaku media, dan jajaran pemerintahan, TNI dan Polri, serta seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pancasila.
“Pemahaman dan pengamalan Pancasila harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan dan materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan Pancasila,” tutur Kepala Negara.
Presiden menegaskan bahwa komitmen pemerintah tidak perlu diragukan lagi. Ia menyebutkan, banyak upaya yang telah dan terus dilakuan, seperti pengembangan pendidikan etika dan moral, serta berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.
Bahkan dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila ini, Presiden Jokowi menyampaikan, dirinya telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila.
“Lembaga baru ini adalah kepanjangan tangan saya yang bersama seluruh komponen bangsa memperkuat pengamalan Pancasila yang menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan,” kata Presiden Jokowi.
Pasti Tegas
Kepala Negara menegaskan tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati dan pikiran, mengerahkan waktu dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan kita.
“Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri kita sebagai bangsa yang santun yang berjiwa gotong royong dan toleran. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan lndonesia bangsa yang adil, bangsa yang makmur, dan bermartabat di mata internasional,” tegas Kepala Negara.
Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan, perlunya kewaspadaan terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sesuai dengan Pancasila.
“Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi dan gerakan yang Anti-Pancasila, yang Anti-UUD 1945, yang Anti-NKRl, dan yang Anti-Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi lndonesia,” tegas Presiden Jokowi.
Mengakhiri sambutannya, Presiden Jokowi mengajak segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga perdamaian, persatuan, dan persaudaraan.
“Mari kita bersikap santun dan saling menghormati, mari kita saling toleran dan saling bahu-membahu, mari kita bergotong-royong demi kemajuan lndonesia,” seru Kepala Negara.
Upacara Hari Lahir Pancasila yang baru pertama kali diselenggarakan ini dihadiri oleh mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Budiono, keluarga para pejuang perumus Pancasila, Keluarga Sukarno, Keluarga Mohammad Hatta, Keluarga Radjiman Wedyodiningrat, Keluarga Mohammad Yamin, dan Keluarga Soepomo.
Selain itu, juga hadir para pimpinan lembaga negara dan para menteri Kabinet Kerja yang hampir keseluruhannya menggunakan baju adat Nusantara.
Para menteri yang hadir dalam kesempatan itu adalah Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Pohukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, Mendagri Tjahyo Kumolo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menlu Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri ESM Ignasius Jonan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud Muhajir Efendi, Menpora Imam Nahrawi, Jaksa Agung Prasetyo SH, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
