Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyindir opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan keungan Pemprov setempat tahun anggaran 2016.
"Ya dapat juara bertahan. Empat tahun berturut-turut. Ini harus jadi catatan kritis juga," ujar Triwisaksana di gedung DPRD DKI Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).
Terkait hasil WDP empat tahun berturut-turut, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membentuk panitia khusus soal aset.
Menurutnya, salah satu alasan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK setiap tahunnya adalah persoalan aset.
Baca Juga: Siap Gantikan Ahok? Djarot Hanya Terdiam
"Saya menyarankan ketua dewan membentuk pansus untuk mengevaluasi kenapa bisa WDP empat tahun berturut-turut, khususnya soal pengelolaan aset, fasilitas sosial, umum, dan laporan keuangan," kata Sani.
Sani juga mempertanyakan rekomendasi dari BPK tahun lalu. Dia mencurigai rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti secara baik oleh DKI, sehingga tahun 2016 keuangannya kembali mendapat WDP.
"Tampaknya sih belum. Buktinya WDP lagi. Itu membuktikan bahwa tidak ada tindak lanjut, tidak ada keseriusan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK," ucap Sani.
"Jadi kalau ada satu kata mewakilli kondisi ini yang mengecewakan berarti tidak ada perbaikan dalam hal laporan keuangan," lanjut dia.
Menurut Sani, hal itu murni kesalahan pemerintah Jakarta, dalam hal ini bagian yang mengeloa aset di DKI.
Baca Juga: Dapat WDP saat BPK Dibelit Kasus Suap, Djarot: Tak Apa-apa
"Legislatif nggak ada urusan dengan keuangan. Kami (DPRD DKI) menganggarkan saja," tandasnya.
