Infografis
Suara.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X berharap seluruh anggota 'Jaga Warga' yang tersebar di 5 kabupaten/kota menjadi garda terdepan menangkal terorisme di level perdesaan. Termasuk menangkal peredaran narkoba
"Kami berharap bisa menjaga warga dari kemungkinan ancaman-ancaman tak terduga seperti terorisme dan peredaran narkoba," kata Sultan seusai mengukuhkan Jaga Warga se-DIY di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (30/5/2017).
Pembentukan Jaga Warga dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2015. Pembentukan Jaga Warga diharapkan menjadi wahana partisipasi masyarakat agar secara mandiri mampu menjaga rasa aman warga di tingkat desa.
"Kami berharap masyarakat sipil memiliki daya tahan yang bisa menentukan sendiri, sependapat atau tidak sependapat dalam mengatasi problematika keamanan di tingkat desa," kata dia.
Baca Juga: Ini Akibatnya Jika Pelibatan Militer Masuk UU Anti Terorisme
Dengan adanya Jaga Warga, masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada aparat kepolisian dalam menjaga ketenteraman dan keaamanan masyarakat. Persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti pertengkaran antarwarga, menurut dia, bisa dimediasi dan diselesaikan sendiri oleh Jaga Warga.
"Jangan sedikit-sedikit lantas lapor Polisi. Kalau ada masalah pidana barulah lapor Polisi," kata dia.
Meski pembentukan Jaga Warga telah dimulai sejak 2015 namun hingga saat ini uraian kerjanya baru akan disusun oleh Pemda DIY dengan menghimpun masukan dari seluruh anggota Jaga Warga. Sumber honorarium bagi mereka juga masih dalam pembahasan apakah dari Dana Desa atau Dana Keistimewaan.
"Yang jelas jangan sampai 'double' sumber pendanaannya, nanti bisa jadi temuan BPK," kata Sultan.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Agung Supriyanto mengatakan hingga saat ini jumlah anggota Jaga Warga di DIY mencapai 191 orang dengan sebaran 35 orang di Kabupaten Bantul, 46 orang di Kota Yogyakarta, 33 orang di Gunung Kidul, dan 22 orang di Kabupaten Sleman.
"Masih ada sekitar 30 orang jaga warga baru yang belum masuk akumulasi," kata dia. (Antara)
Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Tolak TNI Diatur dalam UU Anti Terorisme
