Infografis
Suara.com - Program gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, terancam tidak masuk dalam APBD Perubahan tahun 2017. Padahal, pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS akan mulai menjabat bulan Oktober.
Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pelaksana tugas Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah Saefullah, dan DPRD Jakarta tidak menghambat program Anies-Sandiaga di APBDP 2017.
"Bagi kami, program Pak Jokowi harus jalan, program Pak Anies-Sandiaga juga harus jalan. Jadi silakan dibuka," kata Tjahjo di kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (29/5/ 2017).
Itu sebabnya, Tjahjo menginginkan agar Djarot segera dilantik menjadi gubernur definitif sehingga pembahasan APBD Perubahan segera diselesaikan.
"Karena jangan sampai janji-janji kampanye gubernur terpilih itu tidak masuk ke dalam perencanaan program ditahun anggaran 2017. Jadi harus ada perubahan, APBDP," tutur Tjahjo.
Selain itu, Tjahjo tidak ingin jika program strategis pemerintah pusat terhambat akibat dinamika politik yang ada di Jakarta.
"Kami Depdagri memastikan jangan sampai program strategis Pak Jokowi, yang ada di Jakarta terhambat gara-gara belum ada sinkronisasi dan akselerasi program seperti MRT dan LRT," kata Tjahjo.
