Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil pemilik Bank Dagang Negara Indonesia Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, dalam penyidikan kasus korupsi terkait pemberian Surat Keterangan Lunas kepada BDNI yang merugikan keuangan negara sampai Rp3,7 triliun.
"Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim diperiksa untuk tersangka SAT," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (29/5/2017), merujuk pada Syafruddin Arsyad Tumenggung.
Sjamsul adalah pemilik BDNI dan perusahaan ban PT. Gajah Tunggal dan sudah lari keluar negeri.
Ia terakhir kali diketahui berada di Singapura, di rumah duka Mount Vernon Parlour, Singapura saat melayat pengusaha Liem Sioe Liong alias Sudono Salim pada 18 Juni 2012.
Selain Sjamsul dan Itjih, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan staf khusus Wakil Presiden Farid Harianto dalam penyidikan perkara itu.
KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemberian Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim.
SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
Inpres itu dikeluarkan pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.
Berdasar Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.
Syafruddin diduga mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali BDNI pada 2004.
