Infografis
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa ayahnya dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, cerita yang ia utarakan menimpa rekannya, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.
"Saya menyatakan bahwa pemberitaan di atas tidaklah benar," kata Luhut dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Luhut menuturkan bahwa almarhum ayahnya adalah seorang sopir bus Sibualbuali di Sumatera Utara. Beliau kemudian bekerja keras sehingga menjadi pegawai Caltex dan dikirim kuliah ke Cornell University, Amerika Serikat.
Baca Juga: Pada Mendag AS, Luhut Tegaskan Freeport Harus Ikuti Aturan RI
"Meninggalnya almarhum ayah saya tidak ada kaitannya dengan PKI," ujar Luhut.
Luhut menjelaskan bahwa konteks pernyataannya yang sebenarnya adalah menceritakan tentang kawannya, yakni Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo. Beliau adalah putra Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo, seorang Pahlawan Revolusi yang dibunuh pada peristiwa G30S/PKI.
Dalam jabatannya sebagai Gubernur Lemhannas sejak April 2016, beliau merupakan bagian dari pemerintah dalam penyelenggaraan simposium nasional bertajuk 'Membedah Tragedi 1965 dari Aspek Kesejarahan' tahun lalu di Hotel Arya Duta.
"Waktu itu muncul komentar negatif yang mengatakan bahwa simposium sudah dipengaruhi oleh PKI. Padahal simposium ini merupakan upaya akademik untuk menganalisa tragedi '65 dari perspektif sejarah," ujar Luhut.
Mendengar komentar negatif tersebut, Agus mengatakan kepada Luhut bahwa orang yang berkomentar tersebut tidak pernah mengalami ayahnya dibunuh oleh PKI di depan matanya. “Ayah saya ditembak mati di depan mata saya,” kata Luhut menirukan kalimat Agus.
Baca Juga: Luhut Beberkan Tiga Proyek Infrastruktur Yang Ditawarkan ke Cina
Dengan menceritakan ini, Luhut bermaksud memberikan masukan kepada media dan masyarakat agar tidak gampang terhasut dengan isu yang disampaikan oleh narasumber yang tidak valid. Contohnya adalah isu komunisme.
Presiden sendiri sudah memerintahkan Polri dan TNI untuk menindak tegas penyebar ideologi lain selain Pancasila.
"Maka media dan kita semua wajib mendukung upaya ini dengan selalu memastikan kejelasan latar belakang dari narasumber dan tidak ikut menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya," tutup Luhut.
