Infografis
Teror bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5/2017) malam, yang menyebabkan tiga polisi meninggal dan dua orang yang diduga pelaku juga tewas diperkirakan ada korelasinya dari dampak darurat militer yang ditetapkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Pulau Mindanao.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Tubagus Hasanuddin, kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao akibat baku tembak antara tentara dan kelompok ISIS di kota Marawi pada Selasa (23/5/2017) malam telah menyebabkan ruang gerak kelompok militan ISIS tersebut menjadi terbatas. Akibatnya, kelompok pendukung ISIS di Indonesia memunculkan eksistensinya, mengumumkan kepada dunia internasional bahwa ISIS ada jugan di sini.
"Pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao oleh Presiden Duterte harus dicermati pemerintah Indonesia. Karena, kebijakan itu membuat ruang gerak pasukan ISIS semakin terbatas. Khawatirnya, mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia," ujar Hasanuddin di Jakarta, Kamis (25/5/2017).
Selain itu, lanjut Hasanuddin, kelompok militan ISIS di Filipina memiliki korelasi yang kuat dengan kelompok militan di Indonesia. Sehingga akan sangat mudah mendapatkan akses untuk masuk ke Indonesia.
Baca Juga: ISIS Klaim Bertanggung Jawab Atas Bom di Kampung Melayu
"Indikasi adanya korelasi kelompok ISIS di Filipina dengan kelompok militan di Indonesia bisa dilihat dari adanya tiga WNI terafiliasi ISIS yang tewas dalam bentrokan bersenjata melawan militer Filipina di Pulau Mindanao pada April 2017 silam," ungkap Hasanuddin.
Untuk itu, Hasanuddin menghimbau pemerintah untuk menjalankan empat langkah dalam mengantisipasi aksi teror yang dilakuan kelompok ISIS. Pertama, lanjut Hasanuddin, pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia, dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke Tanah Air.
"Pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk Indonesia, dan WNI yang kembali ke Tanah Air," ujar Hasanuddin yang juga mantan Sekretaris Militer ini.
Kedua, aparat intelijen harus aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para combatan ISIS.
"Apabila ada indikasi-indikasi yang kuat, segera kordinasi dengan aparat keamanan untuk segera dilakukan tindakan," tutur Hasanuddin.
Baca Juga: Bom Kampung Melayu Berkaitan Darurat Militer Filipina Soal ISIS
Kemudian, yang ketiga, sambung Hasanuddin, aparat keamanan harus aktif melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan bom.
