Suara.com - Teror bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/05/2017), malam, yang mengakibatkan tiga anggota polisi meninggal dan dua orang yang diduga pelaku juga tewas, diperkirakan ada korelasi dengan dampak darurat militer yang diterapkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Pulau Mindanao.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin kebijakan Presiden Filipina terkait pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao akibat baku tembak antara tentara dan kelompok ISIS di Kota Marawi pada Selasa (23/5/2017) malam telah menyebabkan ruang gerak kelompok ISIS menjadi terbatas. Akibatnya, kelompok pendukung ISIS di Indonesia menunjukkan eksistensinya, mengumumkan kepada dunia internasional bahwa ISIS ada juga di Indonesia.
"Pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao oleh Presiden Duterte harus dicermati pemerintah Indonesia. Karena, kebijakan itu membuat ruang gerak pasukan ISIS semakin terbatas. Khawatirnya, mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia," ujar Hasanuddin melalui pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, Kamis (25/5/2017).
Selain itu, kata Hasanuddin, kelompok militan ISIS di Filipina memiliki korelasi yang kuat dengan kelompok militan di Indonesia sehingga akan sangat mudah mendapatkan akses untuk masuk ke negara ini.
"Indikasi adanya korelasi kelompok ISIS di Filipina dengan kelompok militan di Indonesia bisa dilihat dari adanya tiga WNI terafiliasi ISIS yang tewas dalam bentrokan bersenjata melawan militer Filipina di Pulau Mindanao pada April 2017 silam," kata Hasanuddin.
Untuk itu, Hasanuddin mengimbau pemerintah untuk menjalankan empat langkah dalam mengantisipasi aksi teror yang dilakuan kelompok ISIS. Pertama, imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia, dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke Tanah Air.
"Pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk Indonesia, dan WNI yang kembali ke Tanah Air," ujar Hasanuddin yang juga mantan Sekretaris Militer ini.
Kedua, aparat intelijen harus aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para combatan ISIS.
"Apabila ada indikasi-indikasi yang kuat, segera kordinasi dengan aparat keamanan untuk segera dilakukan tindakan," tutur Hasanuddin.
Kemudian, yang ketiga, aparat keamanan harus aktif melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan bom.