Infografis
Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mempermasalahkan jika jaksa penuntut umum tidak ikut mencabut memori banding seperti yang telah dilakukan Ahok.
"Tidak masalah. Kami tidak mau intervensi kejaksaan. Itu silakan saja (banding)," ujar I Wayan Sudirta di restoran Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).
Kuasa hukum Ahok, Teguh Samudera, menambahkan jaksa mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena menganggap vonis hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. Ahok divonis dua tahun penjara setelah dinyatakan terbukti menistakan agama. Sementara jaksa hanya menuntut Ahok satu tahun penjara.
"Jaksa kan keukeuh, minta tetap kembali ke 156 KUHP yang terbukti, bukan ke 156a seperti vonis hakim," kata Teguh.
Teguh mengatakan jaksa memiliki penilaian sendiri dalam menentukan tuntutan.
"Mohon maaf, dia (jaksa) kan punya integritas dan harga diri lho. Mungkin kalau menurut jaksa berdasarkan fakta yang ada nggak terbukti nih (Ahok menodai agama) masa dibilang menodai agama," katanya.
Jaksa menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500."
Namun, hakim mengenakan Ahok dengan Pasal 156a KUHP.
Pasal tersebut berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."
Teguh menegaskan tim kuasa hukum Ahok tidak pernah berkoordinasi dengan jaksa yang diketuai Ali Mukartono terkait tuntutan.
Di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, Prasetyo, mengatakan jaksa penuntut umum akan mengkaji ulang banding yang pernah diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
"Tentunya jaksa yang mengajukan banding akan melakukan pengkajian tentang relevansi dan urgensinya upaya hukum banding yang diajukan JPU, kami akan kaji dulu, relevansi dan urgensi banding JPU seperti apa. Kami melihat bagaimana perkembangan selanjutnya dan kembali kami lihat yang bersangkutan mencabut bandingnya," kata Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan pengkajian langkah banding dilakukan dengan pertimbangan asas kemanfaatan hukum. Dari sisi hukum, kata dia, pencabutan banding yang dilakukan Ahok menandakan Ahok sudah mengakui kesalahan.
"Saya katakan dengan Ahok cabut banding secara yuridis dia mengaku salahkan, kembali jaksa perlu melakukan pengkajian ulang tentang relevansi dan urgensinya upaya hukum banding yang diajukan JPU, dari sisi kemanfaatan hukum," kata dia.
"Tidak masalah. Kami tidak mau intervensi kejaksaan. Itu silakan saja (banding)," ujar I Wayan Sudirta di restoran Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).
Kuasa hukum Ahok, Teguh Samudera, menambahkan jaksa mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena menganggap vonis hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. Ahok divonis dua tahun penjara setelah dinyatakan terbukti menistakan agama. Sementara jaksa hanya menuntut Ahok satu tahun penjara.
"Jaksa kan keukeuh, minta tetap kembali ke 156 KUHP yang terbukti, bukan ke 156a seperti vonis hakim," kata Teguh.
Teguh mengatakan jaksa memiliki penilaian sendiri dalam menentukan tuntutan.
"Mohon maaf, dia (jaksa) kan punya integritas dan harga diri lho. Mungkin kalau menurut jaksa berdasarkan fakta yang ada nggak terbukti nih (Ahok menodai agama) masa dibilang menodai agama," katanya.
Jaksa menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500."
Namun, hakim mengenakan Ahok dengan Pasal 156a KUHP.
Pasal tersebut berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."
Teguh menegaskan tim kuasa hukum Ahok tidak pernah berkoordinasi dengan jaksa yang diketuai Ali Mukartono terkait tuntutan.
Di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, Prasetyo, mengatakan jaksa penuntut umum akan mengkaji ulang banding yang pernah diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
"Tentunya jaksa yang mengajukan banding akan melakukan pengkajian tentang relevansi dan urgensinya upaya hukum banding yang diajukan JPU, kami akan kaji dulu, relevansi dan urgensi banding JPU seperti apa. Kami melihat bagaimana perkembangan selanjutnya dan kembali kami lihat yang bersangkutan mencabut bandingnya," kata Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan pengkajian langkah banding dilakukan dengan pertimbangan asas kemanfaatan hukum. Dari sisi hukum, kata dia, pencabutan banding yang dilakukan Ahok menandakan Ahok sudah mengakui kesalahan.
"Saya katakan dengan Ahok cabut banding secara yuridis dia mengaku salahkan, kembali jaksa perlu melakukan pengkajian ulang tentang relevansi dan urgensinya upaya hukum banding yang diajukan JPU, dari sisi kemanfaatan hukum," kata dia.
