Infografis
Suara.com - Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) mencurigai langkah pencabutan upaya banding Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas vonis dua tahun penjara merupakan strategi keluarga dan tim pengacara Ahok untuk bisa mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
"Dicabutnya upaya hukum banding di tingkat Pengadilan Tinggi menurut saya merupakan suatu strategi yang lebih realistis, dan masuk akal agar mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht dan selanjutnya akan menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali," kata Wakil Ketua ACTA, Ali Lubis, kepada Suara.com melalui keterangan tertulis, Selasa (23/5/2017).
Menurutnya, apabila mengacu kepada Pasal 263 hingga Pasal 269 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang mengatur tentang pengajuan PK. Dicabutnya upaya banding tersebut, kata dia, secara otomatis membuat putusan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dijatuhkan kepada Ahok memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.
"Artinya apabila pihak kuasa hukum Ahok atau ahli waris mencabut upaya hukum banding maka akan memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde," kata dia.
Dia juga menjabarkan tiga alasan upaya PK bisa dilakukan Ahok berdasarkan Pasal 263 ayat 2 KUHAP. Pertama, kata dia jika ditemukan adanya bukti-bukti baru (Novum).
"Kedua, apabila dalam putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi terdapat keterangan-keterangan atau penyataan yang ternyata satu sama lain saling bertentangan," ungkap dia.
Terakhir, sambung Ali, upaya PK bisa dilakukan Ahok jika ditemukan adanya indikasi kekhilafan atau kekeliruan majelis hakim PN Jakut saat menjatuhkan vonis kepada Ahok
"Maka kalau dilihat dari alasan di atas, alasan yang paling rasional atau masuk akal yang akan diajukan sebagai dasar untuk melakukan PK tersebut adalah apabila putusan itu terdapat kekhilafan yang dilakukan oleh majelis hakim PN Jakarta Utara dalam memutuskan perkara tersebut," jelas dia
Selain itu, dia menyampaikan pengajuan PK bisa saja terjadi jika jaksa penuntut umum membatalkan upaya banding di PT DKI Jakarta.
"Maka putusan vonis selama dua Tahun penjara yang di bacakan Majelis Hakim PN Jakarta utara kepada Ahok akan memperoleh kekuatan hukum tetap," tuturnya.
Sebelumnya, pihak keluarga dan tim pengacara resmi mencabut banding Ahok atas vonis dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama yang sudah dijatuhkan majelis hakim PN Jakarta Utara.
"Jadi, setelah diskusi panjang, keluarga memutuskan melakukan pencabutan banding," kata Fifi Lety Indra, adik kandung sekaligus tim pengacara Ahok seusai keluar dari Ruang Kepaniteraan Pidana, PN Jakut, Senin (22/5/2017)
Namun, Fifi masih merahasiakan alasan pencabutan banding tersebut oleh pihak keluarga. Isti Ahok, Veronica Tan yang ikut menghadiri pencabutan upaya banding Ahok sedikit pun tidak mau berkomentar.
Sejak dijatuhi vonis dua tahun penjara oleh majelis hakim PN Jakut dalam kasus penodaan agama pada Selasa (9/5/2017), Ahok telah mendekam di rumah tahanan Markas Korps Brigade Mobil, Kepala Dua, Depok Jawa Barat.
