Infografis
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (23/5/2017).
Dalam kesempatan ini dia menyampaikan pandanganya mengenai situasi nasional dan langkah yang harus dilakukan Partai Golkar untuk menghadapinya.
Di antaranya, dia meminta supaya isu separatis yang muncul belakangan ini mesti diperhatikan secara serius. Sebab, Ical takut bila hal itu dibiarkan dan ada campur tangan asing, malahan akan membuat masalah semakin sulit untuk diatasi.
"Berbagai hal penting harus kita perhatikan, khususnya yang menyangkut gerakan separatisme di Papua, dan akhir-akhir ini muncul juga di daerah Minahasa," kata Ical dalam pidatonya.
"Memang, semua itu sekarang masih relatif kecil. Tapi kalau tidak segera diatasi, apalagi jika sudah bercampur dengan peran elemen asing yang terlalu jauh, maka situasinya bisa berbahaya buat semua," tambah dia.
Karenanya, untuk masalah ini, Ical meminta pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri untuk memberikan penjelasan kepada semua pihak di dunia soal penanganan yang dilakukan Indonesia untuk masalah seperti ini.
"Sebagai bangsa yang matang dan hidup di alam demokrasi, kita tentu harus mengedepankan persuasi dan sikap persahabatan, serta dengan memprioritaskan pendekatan kesejahteraan," kata dia.
"Namun sejak awal harus kita tegaskan, jika pertaruhannya adalah keutuhan NKRI, maka tidak akan ada tawar menawar. NKRI adalah harga mati. Negara Kesatuan, Pancasila, Konstitusi 1945, dan Prinsip Bhineka Tunggal Ika: semua ini harus kita pertahankan, kalau perlu dengan kekuatan negara yang pamungkas," tambah Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
Selain itu, Ical memberikan apresiasi Presiden Jokowi dalam menjaga integritas bangsa. Ical pun mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengeluarkan kata-kata “kita semua bersaudara”.
Ical bahkan menghitung, kata tersebut disampaikan sebanyak lima kali oleh Presiden Jokowi. Kata-kata ini, menurut Ical, memiliki makna yang besar. Apalagi di tengah isu Suku, Ras dan Agama mencuat belakangan ini setelah peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017.
