Infografis
Tim sinkronisasi Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno kembali melanjutkan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Saefullah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/5/2017).. Salah satu agendanya membahas Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta periode 2018-2022.
Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah meminta Saefullah dan Tuty selalu mengikuti prosedur selama proses tersebut.
"Jadi ya selalu saya sampaikan bahwa kita ikuti aturan yang ada. Saya bilang untuk bappeda, sekda, kita sudah punya sistem. Dan sistem itu sudah kita kunci," ujar Djarot.
Djarot tidak ingin Satuan Kerja Perangkat Daerah DKI Jakarta terjebak sehingga melenceng dari arah semula.
"Tapi sistem sudah kita kunci dan jangan sampai kejebak terus ngomong masalah proyek. Ini sistem kita sudah e-budgeting dan terbuka. Jangan disisipin proyek yang sebetulnya tidak dibutuhkan atau kurang manfaat," kata Djarot.
Djarot mengatakan sebagian program yang ditawarkan Anies-Sandi ditindaklanjuti pemerintah Jakarta periode sekarang. Contohnya program untuk menjadikan tempat pelayanan umum yang ramah untuk kaum disabilitas.
"Bu Tuti sampaikan, beberapa usulan sudah kita tindaklanjuti. Misalnya untuk tempat pelayanan umum yang akomodir saudara-saudara kita yang disabilitas. Itu sudah. Banyak yang sudah," kata Djarot.
Akan ketemu
Djarot mengungungkapkan telah menerima surat dari Anies dan Sandiaga untuk meminta waktu pertemuan.
"Pak Anies-Sandi sudah kirim surat ke kami untuk audiensi. Tentu saja akan kita agendakan dengan sesuaikan jadwal kita berdua," ujar Djarot.
Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti proses pembahasan pemerintah dengan tim sinkronisasi selama ini.
Untuk sekarang, Djarot sudah meminta Saefullah dan Tuty untuk melakukan pertemuan dengan tim sinkronisasi.
"Saya juga sampaikan bahwa masalah seperti ini saya minta dikawal betul. Karena nanti yang tandatangan KUAPPAS adalah kami," kata Djarot.
"Sedangkan untuk RAPBD pengesahan itu yang tandatangan Pak Anies dan Pak Sandi. Saya tak mau apa yang msuk di KUAPPAS sebagai penjabaran dari RKPD dan RPJMD itu kemudian dipersoalkan di kemudian hari. Makanya haru clear," Djarot menambahkan.
Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah meminta Saefullah dan Tuty selalu mengikuti prosedur selama proses tersebut.
"Jadi ya selalu saya sampaikan bahwa kita ikuti aturan yang ada. Saya bilang untuk bappeda, sekda, kita sudah punya sistem. Dan sistem itu sudah kita kunci," ujar Djarot.
Djarot tidak ingin Satuan Kerja Perangkat Daerah DKI Jakarta terjebak sehingga melenceng dari arah semula.
"Tapi sistem sudah kita kunci dan jangan sampai kejebak terus ngomong masalah proyek. Ini sistem kita sudah e-budgeting dan terbuka. Jangan disisipin proyek yang sebetulnya tidak dibutuhkan atau kurang manfaat," kata Djarot.
Djarot mengatakan sebagian program yang ditawarkan Anies-Sandi ditindaklanjuti pemerintah Jakarta periode sekarang. Contohnya program untuk menjadikan tempat pelayanan umum yang ramah untuk kaum disabilitas.
"Bu Tuti sampaikan, beberapa usulan sudah kita tindaklanjuti. Misalnya untuk tempat pelayanan umum yang akomodir saudara-saudara kita yang disabilitas. Itu sudah. Banyak yang sudah," kata Djarot.
Akan ketemu
Djarot mengungungkapkan telah menerima surat dari Anies dan Sandiaga untuk meminta waktu pertemuan.
"Pak Anies-Sandi sudah kirim surat ke kami untuk audiensi. Tentu saja akan kita agendakan dengan sesuaikan jadwal kita berdua," ujar Djarot.
Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti proses pembahasan pemerintah dengan tim sinkronisasi selama ini.
Untuk sekarang, Djarot sudah meminta Saefullah dan Tuty untuk melakukan pertemuan dengan tim sinkronisasi.
"Saya juga sampaikan bahwa masalah seperti ini saya minta dikawal betul. Karena nanti yang tandatangan KUAPPAS adalah kami," kata Djarot.
"Sedangkan untuk RAPBD pengesahan itu yang tandatangan Pak Anies dan Pak Sandi. Saya tak mau apa yang msuk di KUAPPAS sebagai penjabaran dari RKPD dan RPJMD itu kemudian dipersoalkan di kemudian hari. Makanya haru clear," Djarot menambahkan.
